Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq
Klikwarta.com, Pontianak - Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas nasional di tengah meningkatnya risiko kebakaran tahun ini. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengedepankan pencegahan sebagai solusi permanen sekaligus mendukung target penurunan emisi dan Net Zero Emission 2060.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa, “Kita tidak boleh lagi reaktif, pencegahan harus menjadi garda terdepan karena di situlah kunci pengendalian karhutla sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi”. Kamis (16/4)
Hingga awal April 2026, jumlah titik panas di Indonesia mencapai 3.563 dan menunjukkan tren peningkatan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan Riau dan Kalimantan Barat sebagai wilayah paling rawan.
Di Kalimantan Barat, terdapat 14 kabupaten/kota rawan karhutla dengan total 463 desa berisiko tinggi yang sebagian besar berada di kawasan gambut, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Luas lahan gambut yang mencapai sekitar 2,7 juta hektare atau 19 persen dari wilayah provinsi semakin memperbesar kerentanan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Pantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di sejumlah wilayah seperti Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya berada pada level rawan, yaitu antara -80 hingga -40 cm, yang menandakan kondisi gambut mudah terbakar. Dalam kondisi ini, penguatan pengelolaan air dan langkah pencegahan dini menjadi sangat krusial untuk menekan potensi kebakaran.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Kalimantan Barat terjadi pada Juni hingga Agustus 2026 sehingga kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini di seluruh wilayah rawan.
Langkah konkret yang didorong mencakup penguatan pencegahan berbasis masyarakat dan kearifan lokal serta peningkatan edukasi publik secara masif agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya ini diperkuat melalui pembangunan sekat kanal, revitalisasi gambut, serta pemantauan intensif titik panas dan kondisi cuaca.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, turut menekankan peran strategis media dalam pengendalian karhutla sebagai bagian dari upaya pencegahan berbasis publik.
"Saya harapkan agar seluruh awak media untuk terus membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, penting untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta pentingnya melaporkan segera apabila ditemukan titik api atau asap,” tegas Menko Djamari dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan pembiayaan di seluruh wilayah rawan terus ditingkatkan untuk memastikan respons cepat di lapangan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga akan dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pengecualian.
Pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Upaya ini penting untuk melindungi keselamatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
(Kontributor : Arif)
