Dilaporkan ke Bareskrim, Begini Klarifikasi Rohidin Mersyah

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Klikwarta.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah hari ini Jumat (04/01/2019) dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Lentera Kedaulatan Rakyat (Lentera) atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait upah pungut pajak dan retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu. 

Menanggapi hal ini, Gubernur Rohidin Mersyah menjelaskan bahwa pungut pajak itu dibayarkan sudah sesuai undang-undang, dari Januari sampai Desember sesuai dengan capaian target yang ditetapkan. Dibayarkan setiap 3 bulan sekali berlaku untuk seluruh kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

“Contoh untuk triwulan terakhir 2018 akan dibayarkan sekitar bulan Maret 2019 nanti. Jadi penetapan itu sudah mengikuti aturan undang-undang. Ketentuan dengan pola seperti ini berlaku di seluruh Indonesia dan sudah berjalan dari tahun ke tahun,” jelas Rohidin dikutip Garudadily.com.

“Boleh disearching di provinsi lain se-Indonesia dan kabupaten/kota se-Bengkulu, polanya juga sama seperti kita,” sambungnya.

Terkait dirinya dilaporkannya ke Bareskrim, Rohidin menilai hal tersebut sebagai bentuk kontrol masyarakat.

“Mengingatkan saya untuk lebih hati-hati, kontrol dari masyarakat sangat baik untuk kemajuan Bengkulu,” demikian Rohidin.

Seperti kabar yang sudah beredar, sebelumnya Presiden Lekra, Deno Marlandone usai melapor di Jakarta mengatakan bahwa peran Rohidin dalam kasus itu menerbitkan SK yang diduga berakibat pada kerugian negara. Selain itu, Rohidin juga menerima kucuran dana dari upah pungut itu yang diduga berdasarkan SK tidak yang berlaku surut. 

"Kasusnya mirip dengan kasus UJH, terkait SK yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu, tahun 2017-2018," kata Deno.

"Kalau Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah bisa jadi tersangka dengan kasus yang mirip, kenapa dalam kasus ini tidak bisa jadi tersangka, kita percayakan kepada penyidik Polri untuk mengungkapnya," sambung Deno.

Dikatakan Deno, terkait laporan itu, sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan penyidik di Bareskrim Polri. "Kita berharap kasus ini diungkap cepat agar tidak terjadi politisasi," kata Deno. 

Dijelaskan Deno, dalam kasus itu, mulanya dibentuk tim pelaksana pemungutan dan besaran insentif pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan di Provinsi Bengkulu. Kemudian, lanjut Deno, SK dikeluarkan pada 30 Mei 2018 namun berlaku surut 1 Januari 2018. 

"Dalam rentang waktu itu, uang negara ratusan juta dicairkan tidak sesuai mekanisme, namun untuk pembuktian kerugian negara, itu tugas penyidik bersama BPK RI, kita percaya penuh kepada Polri untuk mengungkap kasus ini, sebab bisa jadi ada kejahatan dibalik keputusan birokrasi, sementara ini, kami hanya bisa menduga," papar Deno. 
(GK)

Related News