Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana
Klikwarta.com, Surabaya - Diproyeksikan sebanyak 1,53 juta siswa SMK akan lulus pada 2026. Angka besar itu menjadi sinyal keras bagi pemerintah untuk segera mempercepat penciptaan lapangan kerja berkualitas agar tidak menimbulkan masalah baru.
Peringatan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana. Ia menegaskan, besarnya output lulusan vokasi harus diimbangi dengan kebijakan yang menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
"Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran. Lulusan SMK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan menambah antrean pencari kerja," tegas Wara Renny, Selasa (07/07/2026).
Mengacu data pendidikan tahun ajaran 2025/2026, jumlah siswa kelas XII SMK di seluruh Indonesia tercatat sekitar 1.529.042 orang. Angka ini menjadi proyeksi jumlah lulusan SMK 2026, sembari menunggu rilis data resmi dari pemerintah.
Sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, ia menyebut lulusan SMK merupakan tenaga kerja terampil yang sejak awal disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengejar target peningkatan jumlah lulusan tanpa memastikan tersedianya lapangan kerja yang linier dengan kompetensi mereka.
"SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Artinya, negara juga harus memastikan industri mampu menyerap mereka. Pendidikan dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur memperlihatkan tren yang membaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang. Jumlah itu naik sekitar 388,04 ribu orang dibanding Februari 2025.
Dari total 25,14 juta angkatan kerja, sebanyak 96,45 persen sudah terserap bekerja, sementara sekitar 892,64 ribu orang masih berstatus penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun menjadi 3,55 persen, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada di angka 74,78 persen.
Kendati demikian, politisi senior yang akrab disapa Bunda Renny mengingatkan, pertumbuhan lapangan kerja harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Ia menyoroti masih tingginya dominasi sektor informal dibanding sektor formal.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita membutuhkan lebih banyak investasi produktif yang mampu menciptakan pekerjaan formal dengan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, dan jenjang karier yang jelas," katanya.
Bunda Renny juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan vokasi. Langkah yang bisa ditempuh antara lain penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, perluasan program magang, percepatan sertifikasi kompetensi, hingga penguatan kemitraan antara sekolah dan dunia usaha.
Menurutnya, sejumlah sektor memiliki potensi besar untuk menyerap lulusan SMK dalam beberapa tahun ke depan. Sektor-sektor itu meliputi manufaktur, industri kreatif, ekonomi digital, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, hingga industri kesehatan.
"Kalau kebutuhan industri dan kompetensi lulusan bisa dipertemukan, maka lulusan SMK tidak hanya mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah," jelasnya.
Bunda Renny menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari rendahnya angka pengangguran saja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.
"Jawa Timur sudah menunjukkan tren yang baik dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak anak muda memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan masa depan yang lebih baik," pungkasnya. (**)
