Ketua Bidang Komunikasi Publik PPI Pimcab Kabupaten Blitar Fajar SH
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Organisasi Masyarakat (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Pimpinan Cabang (Pimcab) Kabupaten Blitar menawarkan salah satu solusi pencegahan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan Animal Welfare atau kesejahteraan hewan.
Ketua Bidang Komunikasi Publik PPI Pimcab Kabupaten Blitar Fajar SH menerangkan, konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan ini bertumpu pada keterpenuhan kehidupan alami sebuah hewan ternak melalui konsep The Five Freedoms yang telah menjadi metode internasional dalam meningkatkan kualitas hidup binatang.
Menurut Fajar, keterpenuhan kehidupan alami tadi ada 5 poin. 1) Freedom from hunger and thirst (bebas dari rasa lapar dan haus); 2) Freedom from discomfort (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman); 3) Freedom from pain, injury, and disease (bebas dari luka, penyakit dan sakit); 4) Freedom from fear and disstress (bebas dari rasa takut dan penderitaan); 5) Freedom to express normal behavior (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami). Konsep The Five Freedoms ini di Indonesia telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang seharusnya dapat dijadikan landasan untuk menangani masalah PMK dengan segera.
"Tapi lagi-lagi, kita belum melihat upaya pemerintah untuk keluar dari masalah itu. Karena maraknya wabah PMK ini, harga sapi di Kabupaten Blitar mengalami penurunan yang cukup kentara yang awalnya 20 juta per ekor menjadi 17 juta per ekor. Itupun dibarengi dengan animo konsumen yang tidak terlalu antusias," ungkapnya kepada Klikwarta.com, Sabtu (11/6/2022).
Dikatakannya, pemerintah saat ini terkesan santai-santai saja atau setidaknya publik belum melihat bahkan mendengar tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku ini.
Ia melanjutkan, ada dua faktor yang membuat sikap pemerintah tampak dingin seperti itu. Pertama, karena retribusi Produk Asal Hewan masuk ke kantong Provinsi sehingga masalah PMK dianggap sebagai kewanangan mereka. Kedua, PMK memiliki sifat selft-limiting disease atau dapat sembuh sendiri di mana tingkat kesembuahannya mencapai 97 sampai 99 persen untuk sapi dewasa dan tingkat mortalitas atau kematiannya hanya 1 hingga 3 persen.
"Bisa jadi memang benar bahwa sifat PMK tidak terlalu berbahaya. Tapi, sebagai pemimpin, seharusnya mereka tahu bagimana hubungan batin seorang peternak dengan hewan peliharaannya. Apalagi saat melihat mulut sapi mereka yang tampak pecah-pecah, kukunya tumbuh tidak beraturan dan mengalami hipersalivasi atau air liur yang keluar berlebihan. Terlebih jika terjadi kematian, yang tidak hanya membuat seorang peternak mengalami kerugian secara ekonomi tapi juga merasakan kehilangan yang sifatnya psikologis," tambah pria ramah ini.
PPI Pimcab Kabupaten Blitar, kata dia, menilai persoalan ini seharusnya tidak boleh dijawab dengan mengatakan bahwa wabah PMK adalah tanggung jawab Provinsi, apalagi hanya menunggu tindakan dari mereka, terlebih jika pemerintah hanya diam saja. Justru pada situasi seperti inilah pemerintah sangat dinantikan kehadirannya agar virus yang menyerang sapi tidak menjadi semakin meluas dan menimbulkan banyak kerugian di kalangan peternak.
Lebih dalam, pemerintah daerah melihat PMK tidak bisa dari sisi manusianya saja, tapi juga harus dilihat dari sisi makhluk hidup lain dan yang tak hidup karena konsep pemimpin di dalam Islam adalah khalifah fil ardhi yang terdapat unsur subjek penguasa dan objek wiliyah yang dipimpinnya.
"Jika dikaitkan dengan lingkungan hidup secara keseluruhan di wilayah administratif tertentu, kita bisa mengukur kebijakan pemerintah melalui environmentalism atau keseimbangan antara manusia dengan sistem alam yang ada di sekitarnya," tuturnya.
"Apalagi dalam waktu dekat kita akan memasuki perayaan Idul Adha, yang seharusnya menjadi ajang bagi para peternak untuk menikmati jerih payah mereka selama ini sekaligus menjadi momentum untuk merestrukturisasi ekonomi Nasional pasca hantaman Covid-19 yang menerpa kita dua tahun belakangan. Tapi sepertinya para peternak harus legawa dan menerima nasib pahit ini karena demikianlah garis hidup orang kecil seperti kita. Sebuah nasib yang seharusnya tidak perlu kita alami jika saja para pemimpin benar-benar peduli terhadap persoalan rakyatnya," pungkasnya.
(Pewarta : Faisal NR)
