Pilwakot Bengkulu, Tim Hukum Paslon Helmi-Dedy Sebut Ada Indikasi Intervensi

Jumpa pers Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Walikota Bengkulu Helmi-Dedy, Kamis (22/02/2018) di Eleven Cafe Kota Bengkulu.
Jumpa pers Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Walikota Bengkulu Helmi-Dedy, Kamis (22/02/2018) di Eleven Cafe Kota Bengkulu.
Polda Bengkulu

Klikwarta.com - Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Walikota Bengkulu Helmi-Dedy menggelar jumpa pers tepis Fitnah dan Intervensi di Pilkada Bengkulu 2018, Kamis (22/02/2018) di Eleven Cafe Kota Bengkulu.

"Ada indikasi intervensi, terutama terkait mutasi, bagaimana rapat disana-rapat disana. Kita cukup punya data, kita cukup memantau hal-hal terkait indikasi itu," sampai Agustam Rahman, saat ditanya awak media terkait poin keempat dan kelima dalam rilis tertulisnya.

"Tapi, bukan berarti Plt Gubernur dan Plt Walikota Bengkulu tidak boleh melakukan apa-apa. Tentu menjadi kewajiban, bagi Plt Gubernur dan Plt Walikota Bengkulu bertindak dalam pembangunan. Makannya dipoin kelima kita sebut terkait Permendagri," sambungnya menjelaskan.

Untuk diketahui, dalam poin keempat dan kelima rilis tertulis tim kuasa hukum Paslon Helmi-Dedy menyebutkan, bahwa :

Poin Keempat: Kesuksesan pemilihan walikota dan wakil walikota ini merupakan tanggungjawab kita bersama, masyarakat Kota Bengkulu, termasuk juga tanggungjawab Plt Gubernur yang harus memberikan angin penyejuk agar kompetisi ini menjadi kodusif dengan menjaga netralitas ASN, tidak menguntungkan dan merugikan pasangan calon serta tidak berpolitik diatas momentum pemilihan ini.

Poin Kelima: Plt Walikota Bengkulu juga mempunyai peran dan arti penting dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan menghantarkan masa transisi kepemerintahan (pra dan pasca) pemilihan dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin selanjutnya pilihan rakyat, selain menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, tugas dan kewenangan pelaksana tugas lainnya adalah menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 74 tahun 2016.

Dengan kata lain kita tidak ingin Plt Gubernur atau Plt Walikota Bengkulu dipandang publik sebagai sumber masalah yang dapat mengganggu tahapan proses Pilkada Kota Bengkulu dengan melakukan intervensi kepada penyelenggara pemilu atau berpihak pada pasangan calon tertentu. 

(Alfin)

Dibaca: 274 kali
kpu

 

Related News

prov