Kota Bengkulu – Walikota H. Helmi Hasan mengukuhkan Anggota Paskibraka Kota Bengkulu. Pengukuhan 30 Paskibraka dilakukan di Balai Kota, kemarin Senin (15/8/2016) sore.
“ Satu hal yang perlu kita banggakan, inilah putra-putri terbaik Kota Bengkulu yang diberikan sebuah tugas besar untuk mengibarkan Bendera Merah Putih pada tanggal 17 agustus nanti,” ujar Helmi Hasan.
Kota Bengkulu - Masih dalam rangkaian memeriahkan HUT RI Ke 71. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu pagi tadi Sabtu (13/08/2016) menggelar lomba gerak jalan ketepatan waktu.
"Lomba gerak jalan ini diikuti oleh 27 SMP/MTS negeri dan swasta se-Kota Bengkulu dan 26 SMA/SMK negeri dan swasta se-Kota Bengkulu," ujar Plt. Kadisdikbud Kota Bengkulu Rosmayetti, pagi tadi di halaman SMAN 5 Kota Bengkulu.
Kota Bengkulu - Memeriahkan HUT RI ke 71 dan Hari Anak Nasional. GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia), IGTKI dan Disdikbud Kota Bengkulu menggelar lomba mewarnai tingkat anak-anak Kamis (11/08/2016) kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya kreativitas anak dalam berkarya.
"Lomba mewarnai ini diikuti oleh 100 orang utusan TK se-Kota Bengkulu," kata Ketua GOPTKI Bengkulu Ny. Nelwitis Marjon yang juga sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan.
Kota Bengkulu - Sebanyak 242 orang Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Bengkulu dilepas untuk berangkat menuju embarkasi bengkulu, subuh Kamis (11/08/2016) tadi di Masjid Akbar At Taqwa, Kelurahan Anggut Atas.
Kepala Kemenag Kota Bengkulu H. Mukhlisuddin menyebutkan terdapat 242 orang Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Bengkulu. "Malam nanti pukul dua dini hari, JCH akan diberangkatkan ke embarkasi Padang," ujarnya.
Dikatakannya, bahwa JCH Kota Bengkulu akan berangkat bersamaan dengan Jemaah Calon Haji dari Kabupaten Benteng dan Kabupaten Seluma.
Kota Bengkulu - Sebanyak 11 orang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kediri bersilaturahmi ke Pemerintah Kota Bengkulu, rombongan diterima oleh Sekretaris Daerah dan SKPD Kota Bengkulu di ruang Gunung Bungkuk, Kantor Walikota Bengkulu, Rabu (10/08/2016). Lukman perwakilan dari anggota DPRD Kediri dari komisi C mengatakan kedatangan rombongan DPRD Kediri ini selain silaturahmi juga mencari ilmu dan informasi Kabupaten/Kota.
Jakarta, 10 Agustus 2016 - Peristiwa ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya puncak perayaan
Hakteknas di pusatkan di daerah (Solo, Jawa Tengah) sejak Kementerian Riset dan Teknologi bergabung
dengan Dirjen Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam
peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 10 Agustus 2016 dihadiri oleh Pemerintah daerah, civitas
akademika, lembaga litbang, dunia usaha, pemerhati IPTEK, mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia.
Kota Bengkulu - Wawali Patriana Sosialinda merasa kagum dengan kesolidan Kwarcab Pramuka 0704 Kota Bengkulu. Hal ini disampaikannya saat Halal Bi Halal bersama Kwarcab Pramuka di kediaman pribadi Wawali Jalan Sedap Malam, Jumat (05/08/2016) sore tadi.
Dalam pertemuan Halal Bi Halal yang dipenuhi dengan suasana kesederhanaan itu, Wawali juga mensupport agar Kwarcab Pramuka 0704 Kota Bengkulu selalu konsisten dalam berpramuka.
Kota Bengkulu - Koperasi menjadi suatu badan yang lebih melindungi usaha-usaha milik rakyat dan mendorongnya agar lebih berkualitas. Sasarannya tentu saja industri rumah tangga kecil dan menengah. Dewasa ini UKM dibawah naungan koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan dan bersaing dengan produk-produk bermerk. Wakil Walikota Bengkulu Patriana Sosialinda Pada Kamis (4/8) siang mengunjungi sejumlah stan di Bencoleen Mall. Stan-stan ini merupakan peserta yang mengikuti bazar di peringatan Hari Koperasi 69.
Jambi – Otonomi Daerah telah berumur satu dasawarsa. Selama perjalanan waktu tersebut sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dibuat oleh pemerintah. Selama kurun waktu 2012-2016, tercatat oleh APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah yang menimbulkan berbagai implikasi. Dalam kurun waktu 2012-2016 setidaknya ada 1 kali perubahan peraturan perundang-undangan, yakni UU Pemerintahan Daerah (UU No.
