Panwaslih: Tidak Ada Unsur Pelanggaran yang Dilakukan Helmi Hasan

Ketua Panwaslih Rayendra Pirasad saat jumpa pers, Kamis (15/02/2018).
Ketua Panwaslih Rayendra Pirasad saat jumpa pers, Kamis (15/02/2018).
DINAS PUPR
Dinas PUPR
Anti Hoax
Banner Utama

Klikwarta.com - Terkait laporan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUSKAKI) pada hari Sabtu (10/2) lalu terhadap calon walikota Helmi Hasan atas dugaan pelanggaran mutasi pejabat dilingkungan pemerintah Kota Bengkulu, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Bengkulu menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak ada unsur pidana. Ini berdasarkan hasil klarifikasi, kajian Panwas dan hasil rapat Gakumdu.

Sementara terkait dugaan adanya kesalahaan prosedur administrasi, Ketua Panwaslih Rayendra Pirasad menjelaskan bahwa untuk membuktikan kebenaran dokumen adiministrasi pemerintahan tersebut itu bukan kewenangan Panwas. 

"Dengan demikian kami menyimpulkan, bahwa laporan tersebut tidak memiliki dugaan pelanggaran pemilihan," jelasnya, Kamis (15/02/2018) kepada awak media. 

Lanjutnya, dasar tidak ada unsurnya adalah sudah ada izin, maka tidak terpenuhi unsur pidananya. "Pasal 71 ayat 2 itu kan pelantikan tidak diperbolehkan sampai 6 bulan ditetapkanya sebagai calon sampai dengan masa jabatanya berakhir, kecuali ada izin dari Mendagri," sampainya.

"Kalau masalah izin tidak izin sudah selesai kami tindaklanjuti dalam pertemuan pertama," sambungnya.

"Jadi, karena ini tidak ada unsur pelanggaran maka ini akan diberhentikan dan Helmi Hasan akan tetap bisa mencalonkan diri sebagai Walikota," tandasnya. (Alfin)

Dibaca: 65 kali
kpu

 

Related News