Sosialisasi Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19

Jumat, 03/04/2020 - 21:23
Sosialisasi Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19
Sosialisasi Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19

Klikwarta.com, Surabaya - Pandemi covid-19 di Jawa Timur harus membuat relokasi anggaran. Dimana anggaran yang dinilai kurang urgent, dialihkan untuk penanganan virus corona. Untuk itulah, politik anggaran ini harus disosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui langkah pemerintah dalam mengurangi penyebaran covid-19.

Anggota DPRD Jawa Timur, Umi Zahro saat reses di sejumlah desa di Kabupatan Jember mengatakan bahwa ada beberapa pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat  terkait covid-19 19. Dalam reses kali ini topik yang disampaikan adalah terkait dengan politik anggaran untuk alokasi pembiayaan dari penyelenggara pemerintahan di semua level, baik provinsi maupun kabupaten/kota dialihkan untuk penanganan konflik dengan padat karya tunai.

"Testimoni dari kepala desa bahwa kesiapsiagaan tentang penanggulangan covid-19  dengan surat edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 80/2020 tentang Penanggulangan covid-19 untuk alokasi anggaran dan padat karya sudah dilaksanakan," kata Umi, saat reses, Rabu (1/4/2020).

Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim itu kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan memaksimalkan Puskesmas dan menyiapkan beberapa langkah lainnya. Seperti himbauan melalui poster dan siaran-siaran agar masyarakat ikut melakukan pencegahan dan penanggulangan covid-19.

"Misalnya mereka menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan kemudian dan mengikuti intruksi pemerintah pusat yaitu belajar serta beribadah di rumah," terangnya.

Selain itu, dalam surat edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menghimbau agar di desa didirikan posko relawan covid-19 yang strukturnya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat. Selain itu juga bisa dari tokoh agama, karang taruna, dan PKK.

"Semuanya terlibat dalam relawan covid-19 19 untuk padat karya tunai," paparnya.

Umi mengungkapkan, dalam salah satu testimoni Kepala Desa Semboro, Antoni, bahwa dalam surat edaran Kemendes diserukan agar padat karya tunai menggunakan dana swadaya mandiri terlebih dahulu karena belum ada secara detail Petunjuk dan pelaksana (juklak)-nya untuk pemanfaatan anggarannya.

"Padat Karya tunai ini diarahkan pada karya tunai swadaya mandiri terlebih dahulu karena belum berani memanfaatkan dana desa yang telah ditentukan ini," katanya.

Jika nantinya sudah ada juklak teknisnya bisa dikembangkan untuk masa yang akan datang. 

Politisi yang berangkat dari daerah pemilihan Jember-Lumajang ini menegaskan padat karya memang skemanya diambilkan dari dana desa, untuk pembelian barang dan jasa. Namun program ini belum sempat ditunaikan karena kepala desa harus menunggu juklak teknisnya.

"Namun demikian bulan kemarin sudah melaksanakan padat karya tunai dengan swadaya mandiri," terangnya. 

Masyarakat hanya menjalankan padat karya tunai untuk pemasangan paving, pembenahan plengsengan dan drainase. 

Kemudian dari aspek pengawasan, Umi Zahro juga  menyampaikan bahwa diperlukan politik anggaran
untuk pembuatan ruang isolasi dan kamar di UPT RS Paru Jember.

"Kami telah kunjungi Rumah Sakit Paru di Jember itu, kita dorong untuk realokasi anggaran khususnya penanggulangan covid-19," tambahnya. 

Realokasi anggaran juga untuk pengadaan APD dan penyuplai gizi atau makanan yang sehat dan bergizi untuk dokter dan paramedis.

"Ini sedang berjalan, meskipun Jember statusnya zona merah. Namun kita upayakan bagaimana yang ODP maupun PDP itu bisa tidak meningkat sebanyak 80%," tegasnya.

Umi juga sosialisasikan agar masyarakat tenang, dan tidak terpengaruh pada beberapa skenario yang meresahkan misalnya adanya Lockdown, dan shutdown. Sosialisasi itu tentang bagaimana warga agar ikut membuat lingkungan bersih bagi kesehatan, dan menjaga jarak aman.

Sedangkan sosialisasi yang terakhir adalah pembahasan Raperda tentang  Perlindungan Tanaman Obat. Regulasi ini penting saat mengemukanya covid- 19. Dengan begitu, nantinya diharapkan ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa terkait tanaman obat. Misalnya jahe, kencur, dan temulawak. 

"Ini penting dimaksimalkan Raperda yang telah disusun oleh komisi E. Mudah-mudahan pemerintah segera merespon dan ada yang penting yaitu perlindungan tanaman obat dan industri rumahan untuk pengelolaan obat," pungkasnya. (Pewarta : Supra)

Related News

Loading...

pers

loading...