Tokoh gerakan koperasi nasional, Dr. Sri Untari Bisowarno
Klikwarta.com - (Harkopnas) ke-79 pada 12 Juli, tokoh gerakan koperasi nasional, Dr. Sri Untari Bisowarno mengingatkan agar pembangunan koperasi di Indonesia tidak sekadar berorientasi pada kuantitas.
Pesan itu disampaikan di tengah masifnya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Data pemerintah mencatat lebih dari 80 ribu KDKMP sudah berbadan hukum, sementara ribuan lainnya tengah memasuki tahap operasional. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.
Akan tetapi, bagi Mantan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu, banyaknya koperasi yang berdiri belum tentu menjamin lahirnya gerakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Persoalan mendasar koperasi hari ini bukan soal jumlah, tetapi bagaimana koperasi itu lahir. Apakah lahir dari kebutuhan anggotanya atau hanya karena program,” ungkap Untari, Minggu (12/07/2026).
Menurut perempuan yang juga menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut, hakikat koperasi sejak awal berdiri berlandaskan filosofi self help through mutual help, yaitu menolong diri sendiri melalui kerja sama. Filosofi itu dijalankan lewat prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
“Itu yang menjadi fondasi utama. Orang-orang berkumpul karena memiliki kebutuhan yang sama, kemudian mendirikan perusahaan yang mereka miliki, kelola, dan awasi bersama,” katanya.
Karena bertumbuh dari kebutuhan bersama, Untari menilai koperasi memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Ia memberi contoh Kospin Jasa, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, hingga Koperasi Setia Budi Wanita (SBW).
“Koperasi-koperasi itu tumbuh karena memang dibutuhkan anggotanya. Bukan dibentuk karena ada target program pemerintah,” ujarnya.
Sebaliknya, koperasi yang lahir karena program pemerintah dinilai memiliki tantangan besar. Untari menyebut pola itu berulang sejak era reformasi. Setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, selalu muncul program pembentukan koperasi baru sesuai visi kepala daerah maupun presiden.
“Akar persoalannya, koperasi itu lahir bukan karena kebutuhan komunitas, tetapi karena kebutuhan pemerintah menjalankan program,” katanya.
Ketua Koperasi Setia Budi Wanita ini menyebut sedikitnya ada lima persoalan yang membuat koperasi berbasis program rentan gagal berkembang. Yakni tidak lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, lemahnya ikatan sosial antaranggota, semangat gotong royong bergeser menjadi sekadar menjalankan administrasi program, bergantung pada siklus politik, serta minimnya keberlanjutan pendidikan dan penguatan kapasitas pengurus.
“Padahal koperasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan. Pendidikan anggota, penguatan manajemen, dan pendampingan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Menyinggung KDKMP, Untari menilai gagasan menjadikan koperasi sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional adalah langkah besar yang patut diapresiasi. Bahkan rencana menjadikan koperasi sebagai penyalur barang-barang subsidi pemerintah dinilainya sebagai kebijakan yang tepat.
“Ini konsep besar. Membangun ekonomi Indonesia dengan menjadikan koperasi sebagai mainstream adalah revolusi pemikiran. Niatnya sangat baik,” katanya.
Namun, ia menilai pelaksanaannya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Menurutnya, pembentukan KDKMP dilakukan terlalu cepat, melibatkan lembaga yang belum berpengalaman membina koperasi, menggunakan anggaran besar, namun belum optimal menggandeng organisasi gerakan koperasi seperti Dekopin.
“Ide sebesar apa pun, tanpa cara yang tepat untuk melaksanakannya, akan menjadi sia-sia,” tegasnya.
Untari menilai proses pembentukan yang hanya berlangsung sekitar dua bulan membuat banyak pengurus direkrut tanpa latar belakang perkoperasian maupun pelatihan yang memadai. Di beberapa daerah, kata dia, koperasi yang sudah diresmikan bahkan hanya beroperasi pada hari pertama. Sampai saat ini, banyak pula yang belum mampu menambah anggota sehingga keanggotaannya masih terbatas pada pengurus dan pengawas.
“Saya masih memiliki pesimisme kalau persoalan-persoalan mendasar itu tidak diselesaikan. Sehebat apa pun programnya, koperasi akan sulit tumbuh dengan baik jika tidak berangkat dari kebutuhan anggotanya sendiri,” katanya.
Untari menegaskan, keberhasilan koperasi tidak diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya untuk hidup, memberi manfaat ekonomi bagi anggota, dan bertahan lintas generasi.
“Kalau anggota merasa memiliki, koperasi akan dijaga oleh anggotanya sendiri. Di situlah koperasi sejati lahir,” pungkasnya. (**)
