Bupati Malang Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Empat Raperda

Rabu, 30/03/2022 - 17:50
Rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang
Rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang

Klikwarta.com, Kabupaten Malang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, menggelar rapat paripurna, di gedung DPRD, Rabu (30/3/2022). Agenda rapat kali ini yakni penyampaian jawaban Bupati Malang, H. M Sanusi, atas pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap empat Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Malang.

Mengawali sambutannya, Sanusi terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota dewan yang telah mencermati dan memberikan saran, serta tanggapan terhadap empat Raperda Kabupaten Malang. Terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang. Sanusi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas tanggapan positif dewan terhadap empat Raperda tersebut.

Empat Raperda dimaksud antara lain, tentang, Pengarusutamaan Gender (PUG), Inovasi Daerah, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2022-2042. 

Raperda tentang PUG, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, sepakat dengan Fraksi-Fraksi DPRD. Di mana tujuannya untuk mengupayakan pemenuhan hak dasar dan memberikan kemudahan akses, partisipasi, serta kontrol dan manfaat pembangunan, demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan inklusif yang responsif gender.

Saat ini, kata Sanusi, kelembagaan formal pengarusutamaan gender yang terbentuk yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender, berdasarkan keputusan Bupati Malang, Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009, tentang Kelompok kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Malang. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Malang, Nomor: 188.45/380/KEP/35.07.013/2017, tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Malang, Nomor: 180/279/KEP/421.013/2009 tentang Pokja PUG Kabupaten Malang.

"Pada intinya, kami sependapat dengan Pimpinan dan anggota dewan yang mana dengan terbentuknya Peraturan daerah tentang PUG ini, maka kelembagaan pengarusutamaan gender perlu diperkuat dalam rangka mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif gender, serta mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui APBD sesuai kemampuan daerah", jelas Sanusi.

Selanjutnya, Raperda tentang Inovasi daerah, disampaikan bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi. Sebab, inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah dengan melibatkan stakeholder dari berbagai sektor.

Maka itu, diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada pelaksanaan inovasi daerah. Di mana Raperda tentang Inovasi daerah ini, mencakup pengaturan mulai dari bentuk dan kriteria Inovasi daerah, penilaian dan pemberian penghargaan, peran serta masyarakat sampai dengan pembiayaan.

Rapat paripurna

"Dengan adanya peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu ini, hendaknya dapat diikuti dengan langkah-langkah strategis dari Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, untuk melakukan inovasi guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik", ujar Sanusi.

Sementara, Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, disampaikan bahwa, Raperda ini telah mengikuti ketentuan-ketentuan Perhitungan Retribusi PBG, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung dan Buku Retribusi PBG yang diterbitkan Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Adapun beberapa variabel perhitungan Retribusi PBG, yaitu: besaran indeks pada masing-masing fungsi bangunan dan fungsi prasarana yang juga sudah terstandar sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Untuk besaran Indeks Lokalitas (ILo) telah dilakukan simulasi perhitungan dari angka 0,1 hingga besaran maksimal diangka 0,5. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), mengikuti Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Besaran harga satuan prasarana telah dilakukan perbandingan harga pada beberapa daerah (kabupaten/kota) di Jawa Timur.

"Peraturan daerah Retribusi Perizinan Tertentu yang didalamnya mengatur ketentuan terkait Retribusi PBG, nantinya akan menjadi satu dalam Peraturan daerah, tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah", terang bupati.

Sedangkan Raperda tentang RTRW Kabupaten Malang tahun 2022-2042, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi dan penerbitan persetujuan substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan rencana detail tata ruang, tentu saja mengubah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan ruang.

Untuk proses pengajuan Raperda RTRW sendiri memang diperlukan dokumen Berita Acara pembahasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rekomendasi peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini juga terus dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengupayakan agar dapat memenuhi beberapa dokumen.

"Mengingat pentingnya Raperda tentang RTRW Kabupaten Malang tahun 2022-2042, diperlukan kehati-hatian dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Malang akan mengupayakan agar pembahasan Raperda tentang RTRW dengan DPRD Kabupaten Malang dapat diikuti oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi, sehingga pembahasannya berjalan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan", demikian Bupati Malang.

Pewarta : Edy

Related News