Unras LSM GPI di Depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang Dipimpin Jaka Prasetya selaku Ketua LSM GPI (Foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Tidak ada satu pejabatpun yang menemui peserta aksi unjuk rasa (Unras) dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) ketika berunras di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar, Kamis (22/6/2023).
"Kami semua sangat kecewa karena tidak ada satupun pejabat yang menemui kami. Di sini padahal kami sedang membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Blitar dimana sejumlah orang tua atau walimurid banyak menghadapi kesulitan yang berkeluh kesah atas besarnya biaya ketika anak mereka masuk sekolahan baru," ungkap Ketua LSM GPI Jaka Prasetya kepada awak media seusai memimpin Unras.
"Banyaknya dugaan pungutan baik uang seragam atau tarikan sukarela. Semua itu memberatkan orang tua siswa. Padahal, pemerintahan sekarang ini saat dahulu kampanye bertekad mewujudkan visi misinya menggratiskan pendidikan mulai TK sampai kuliah. Tapi kenyataannya di akhir periode inipun tidak terbukti sama sekali. Apalagi, saat ini Dinas Pendidikan diisi oleh orang yang tidak memiliki background pendidikan," tukasnya.
GPI, kata Jaka, juga telah menyiapkan diri mendampingi para orang tua atau walimurid melaporkan oknum-oknum dibawah naungan Dinas Pendidikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) lantaran terbebani oleh banyaknya dugaan pungutan liar di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh oknum-oknum tadi.
"Kami akan dampingi melapor ke APH atas dugaan penyimpangan-penyimpangan di lingkungan ASN terutama guru. Adanya dugaan pemotongan sertifikasi setiap bulan, adanya dugaan suap terhadap kepala bidang-kepala bidang untuk melancarkan adanya mutasi, promosi, misalnya guru ditambahtugaskan menjadi kepala sekolah dan sebagainya," tandasnya.
Jaka juga mempersilahkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang baru, yang dijabat drh. Adi Andaka untuk mewujudkan visi misi Bupati Blitar Rini Syarifah dengan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dalam menggratiskan biaya pendidikan mulai tingkat TK hingga perguruan tinggi.
"Jadi jangan koar-koar aja di media akan mewujudkan visi misi kepala daerah. Kalau tidak, lebih baik mundur dari sekarang. Masyarakat juga tidak tahu dengan cara apa mereka akan mewujudkan biaya pendidikan gratis mulai TK sampai perguruan tinggi itu," pungkasnya.
(Pewarta : Faisal NR)
