Ketua LSM GPI Jaka Prasetya bersama Puluhan Anggotanya saat Unjuk Rasa di Depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Senin 5 Juni 2023. (Foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyayangkan keputusan Bupati Blitar Rini Syarifah yang mengangkat drh. Adi Andaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru, dimana latar belakang akademis Adi Andaka adalah dokter hewan yang menurut GPI tidak tepat memimpin ekosistem pendidikan di Kabupaten Blitar.
Bahkan, GPI mendesak Bupati Rini supaya Adi Andaka segera diganti dengan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang memiliki background pendidikan yang linier dengan dunia pendidikan agar tidak mengancam aktivitas pendidikan Kabupaten Blitar. Jika tetap dibiarkan, hal ini kata GPI akan merusak agenda pencerdasan generasi penerus bangsa di Kabupaten Blitar.
“Yang saya ketahui mereka (Adi Andaka) keilmuannya di bidang sarjana hewan. Artinya, kalau sarjana hewan ini memimpin para sarjana-sarjana pendidikan ini kan akan mengalami kehancuran,” tandas Ketua LSM GPI Jaka Prasetya saat memimpin unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar bersama puluhan anggotanya sambil membentangkan poster bersuara penolakan kepala dinas pendidikan oleh dokter hewan, Senin (5/6/2023).
Kemudian Klikwarta.com mencoba menghubungi Bupati Blitar Rini Syarifah untuk diminta respon dari aspirasi dan tuntutan LSM GPI hingga berita ini ditayangkan juga belum ada tanggapan. Maka dari itu, Klikwarta.com mencoba meminta respon dari DPRD sebagai institusi perwakilan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa'i menilai pengisian jabatan kepala dinas pendidikan oleh Bupati Blitar Rini Syarifah tidak menjadi persoalan. Rifa'i melihat tidak ada aturan yang dilanggar terhadap keputusan Bupati Rini mengangkat drh. Adi Andaka sebagai kepala dinas pendidikan.
Bahkan, lanjut Rifa'i, tidak ada keharusan linier atau kesamaan sebuah latar belakang akademis seseorang yang ditunjuk untuk memimpin sebuah satuan kerja perangkat daerah pemerintahan dengan instansi yang dipimpin. Sepemahamannya, orang-orang yang ditugaskan sebagai kepala dinas itu prosentasenya 70 persen kemampuan memanajemen sebuah keberlangsungan jalannya institusi. Sisanya bisa kemampuan lainnya.
"Kepala dinas yang penting itu bisa manajerialnya. Kepala dinas itu jabatannya apapun karena di Indonesia itu sama dan gak ada yang linier, gak ada aturan yang harus linier itu nggak ada. Kecuali yang linier itu di rumah sakit, direktur rumah sakit ya harus seorang dokter karena ini ada aturannya," ungkap M. Rifa'i.
"Kalau yang lainnya, kepala dinas itu yang penting bisa manajerialnya kemampuan manajerial 70 persen, 30 persen lainnya kan bisa dipelajari. Kecuali kalau kabag-kabag itu beda, kalau kabag harus pinter. Kepala dinas itu yang penting pinter manajerial 70 persen sisanya hanya kemampuan intekektual yang artinya itu bisa dipelajari bersama. Yang linier itu di rumah sakit," tukasnya.
Lebih lanjut, Rifa'i berharap aspirasi atau pendapat publik terhadap pengisian jabatan kepala dinas saat ini jangan hanya suka atau tidak suka. Tetapi, masyarakat harus melihat dan menilai dulu kinerjanya akan berbuah hasil yang bagaimana.
"Ya jangan like dislike lah dilihat dulu nanti hasil kerjanya bagaimana," pungkas politisi PKB ini kepada Klikwarta.com.
(Pewarta : Faisal NR)
