Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Hatmoko
Klikwarta.com, Karanganyar - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Tony Hatmoko mengaku khawatir terkait penutupan sejumlah obyek wisata cagar budaya yang dikelola oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Penutupan tersebut diberlakukan hingga awal bulan Juli 2021 mendatang, menyusul naiknya angka positif Covid-19 di kabupaten tersebut yang saat ini disebutkan mencapai sembilan ratus jiwa.
"Saya baru saja mendapatkan informasi bahwa penutupan obyek - obyek wisata yang dikelola oleh BPCB, sampai nanti awal Juli. Ini secara ekonomi akan sangat berdampak kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha di obyek - obyek wisata tersebut," kata Tony Hatmoko saat ditemui wartawan di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Rabu (23/06/2021).
FinishTerkait kondisi itu, politisi dari Partai PKB itu pun berharap pemerintah bisa menjadi pengayom bagi masyarakat yang dinilai sangat terdampak akibat lonjakan positif Covid-19 di kabupaten itu, terutama para pelaku usaha di sekitar obyek wisata cagar budaya yang ditutup saat ini.
"Karena mereka sudah hampir dua tahun ini tidak buka, tidak bisa mencari makan karena tidak bisa menjalankan usahanya. Dan itu harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah," tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Karanganyar itu mangatakan, pihaknya telah mendorong agar Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera mencairkan anggaran - anggaran bantuan hibah, yang sebelumnya sempat terkendala oleh Peraturan Presiden (Perpres).
"Saya melihat Peraturan Bupati (Perbup) yang sebelumnya terkendala oleh Perpres yang baru, sekarang sudah selesai. Semestinya Perbup itu segera dikeluarkan. Jadi seperti delapan persen dari anggaran dana desa bisa dipakai untuk penanganan Covid. Juga anggaran - anggaran hibah di OPD misalnya untuk pertanian, peternakan, pariwisata dan sebagainya itu harus segera dicairkan. Minimal anggaran ini bisa mendorong geliat perekonomian di masyarakat, meningkatkan daya beli dan sebagainya," jelasnya.
Delapan persen dari dana desa, menurutnya, juga dapat digunakan untuk antisipasi penanganan Covid-19 di masing - masing desa se-Kabupaten Karanganyar.
Adapun sejumlah obyek wisata Cagar Budaya yang dikelola BPCB yang telah ditutup sejak beberapa hari lalu, ungkap Tony Hatmoko, di antaranya yaitu Candi Cetho, Candi Sukuh, Candi Planggatan dan Watu Kandang.
"Dan itu pasti akan berdampak kepada masyarakat di sana. Yang pertama kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Disparta agar berkoordinasi dengan pihak BPCB. Selama obyek wisata itu bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, saya rasa tidak ada masalah," terangnya.
Beberapa daerah di Kabupaten Karanganyar dimana terdapat obyek wisata cagar budaya seperti di kecamatan Ngargoyoso dan Jenawi, angka kenaikan positif korona dinilai relatif masih dapat dikendalikan. Karenanya, dia juga berharap kepada pemerintah untuk bisa berkoordinasi agar obyek - obyek wisata itu tidak ditutup.
"Kalau pun harus ditutup untuk sementara waktu, pemerintah juga harus memberikan solusi untuk para pelaku usaha di sana, karena kalau mereka dipindahkan jelas tidak bisa. Karenanya kami mendorong pemerintah agar anggaran itu segera dialokasikan agar perekonomian masyarakat tidak terhambat," tandasnya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah agar Perbup yang sekarang sudah selesai untuk segera dikeluarkan untuk mendorong perekonomian masyarakat.
"Dana desa lebih dari 1 miliyar per desa, itu belum termasuk dana OPD dan lainnya yang ada dana hibahnya. Misalnya di pertanian, peternakan, di Kesbangpol, itu kan banyak. Dana itu bisa mendorong perekonomian masyarakat," ujarnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Karanganyar, dana desa juga sudah saatnya dialokasikan dan dikoordinasikan oleh pemerintah, termasuk untuk pencegahan korona ditingkatkan paling bawah, yaitu di lingkup RT.
"Maka seharusnya dana desa itu segera dikeluarkan. Sehingga delapan persen dari dana itu bisa digunakan untuk koordinasi dan bekerja di lapangan," pungkasnya.
(Pewarta : Kacuk Legowo)
