Meningkatkan Kualitas Kinerja Belanja Satuan Kerja Berdasar IKPA dengan Pendekatan Decision Tree

Kamis, 02/12/2021 - 13:13
Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

( Oleh: Didhik Susilo Utomo, Kasi PDMS KPPN Mukomuko )

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja adalah tercapainya output sebagaimana yang sudah ditetapkan. Setiap satuan kerja diharuskan mempunyai kinerja yang baik dalam mengelola anggaran untuk menjamin tercapainya output yang sudah ditetapkan. Kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja merupakan hasil kerja yang terukur baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada satuan kerja tersebut.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku pembina pelaksanaan anggaran satker di wilayah pembayarannya, diharapkan dapat mendorong satuan kerja agar kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing satuan kerja di wilayahnya dapat terlaksana secara optimal. Hal itu sejalan dengan yang diamanatkan dalamUndang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan negara. Kinerja pelaksanaan anggaran satker yang baik akan mendukung tercapainya pengelolaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kualitas Kinerja Belanja dari satuan kerja baik itu di Kementerian / Lembaga diukur menggunakan IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. IKPA tersebut terdiri dari 13 Indikator dan memilik iporsi yang berbeda untuk setiap indikatornya. Dalam hal meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, pembinaan terhadap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dirasakan perlu untuk dilakukan. Sepanjang pengamatan dari tim bahwa hingga saat ini penilaian masih dilakukan secara konvensional, belum ada suatu tools yang dapat bekerja secara sistematis, cepat, dan transparan menganalisis data nilai IKPA di masing-masing Satuan Kerja maupun Indikator-Indikatornya.

Analisis data dapat memberikan informasi bagi pihak yang berwenang dalamhal ini KPPN untuk melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja yang memiliki paguanggaran yang besar namun masih memiliki nilai IKPA yang rendah. Selain itu juga, analisis data dapat menunjukkan pada indikator mana suatu satuan kerja masih meraih nilai IKPA yang rendah. Oleh karena itu, pemeringkatan terhadap satuan kerja dan indikator yang paling urgensi untuk dilakukan pembinaan akan mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan optimal.

Proses analisis data diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang cukup popular dan handal dalam analisis data ini adalah Decision Tree C5.0. Metode ini menjadi pilihan karena metode Decision Tree mempunyai kelebihan dimana dapat menggali informasi tersembunyi dalam suatu data yang besar, membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan yang lebih kecil dan hasil analisa berupa diagram pohon yang mudah dimengerti. Pohon keputusan meliputi pilihan tribut sebagai akar, buat cabang untuk masing-masing nilai, bagi kasus dalam cabang, ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Kelebihan lain adalah kemampuan dalam eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diujihanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu (Kusrini dan Luthfi,2009).

Dengan metode ini dapat membentuk suatu alat analisis berbasis data yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan prioritas pembinaan Satuan Kerjamitrakerja KPPN yang diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu skala prioritas pembinaan menggunakan grafik yang memiliki 4 kuadran yang menunjukkan peringkat prioritas dan trenindikator IKPA yang paling membutuhkan pembinaan oleh KPPN.  Keterangan terkait Peringkat tersebut adalah:

- Peringkat 1: Satuan Kerja dengan paguanggaran yang besar dan nilai IKPA rendah

- Peringkat 2: Satuan Kerja dengan paguanggaran yang besar dan nilai IKPA tinggi

- Peringkat 3: Satuan Kerja dengan paguanggaran yang kecil dan nilai IKPA rendah

- Peringkat 4: Satuan Kerja dengan paguanggaran yang kecil dan nilai IKPA tinggi.

Peringkat 1 menunjukkan tingkat prioritas pembinaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 2. Peringkat 2 menunjukkan tingkat prioritas pembinaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 3. Dan peringkat 3 menunjukkan tingkat prioritas pembinaan lebih tinggi dibandingkan dengan peringkat 4. 

Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan pembinaan secara efektif untuk meningkatkan kinerja Pelaksanaan Anggaran pada setiap satuan kerja mitrakerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Peningkatan kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan wujud dari Belanja Kementerian / Lembaga yang lebih berkualitas lebih baik, dan sesuai dengan tata Kelola yang baik.

Related News