Ketua Komisi I DPRD Raja Ampat: Rekomendasi Merupakan Hal Paling Substansi

Rabu, 15/07/2020 - 17:50
Ketua Komisi I DPRD Raja Ampat Fahmi Macap SE
Ketua Komisi I DPRD Raja Ampat Fahmi Macap SE

Klikwarta.com, Raja Ampat, Papua Barat - Ketua Komisi I DPRD Raja Ampat Fahmi Macap SE mengatakan, rekomendasi untuk perbaikan Pemerintahan kedepan itulah yang merupakan hal yang paling substansial.

"Kami dari komisi I ada 20 kemitraan yang terdiri dari 18 OPD ditambah 2 lembaga Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, penyerapan anggaran dari setiap OPD yang digiring kurang lebih delapan hari, itu seluruhnya dilakukan hearing", jelas Fahmi Macap, Senin (13/07/2020) kemarin.

Hal ini dilakukan karena sudah memiliki data yang cukup terkait penyerapan anggaran dalam program masing-masing OPD.

"Tanggapan fraksi dan penyampaian jawaban eksekutif kemarin itu adalah bagian daripada pelaporan terhadap apa yang kita lakukan selama delapan hari untuk memberi bobot LKPJ Bupati tahun anggaran 2019", ucapnya.

Menurutnya, selaku anak negeri mestinya ini poin penting yang harus di cermati tentang apa yang dilakukan Bupati tahun lalu untuk memberi bobotan hari ini.

"Dari 18 OPD kami dari komisi I memberikan penilaian khusus terhadap 15 OPD yang didalamnya ada penyampain poin-poin berbentuk rekomendasi, itu yang penting sebenarnya", terang Fahmi.

Contoh dibidang pendidikan, di komisi I kita telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan, dan kita tidak menutup mata terhadap hak- hak dasar masyarakat Raja Ampat itu sendiri.

“Kita tidak bisa seperti lembaga khusus yang menilai kerja Pemerintahan Daerah, kita hanya membahas mengakaji dan dan memberikan rekomendasi”, kata Politisi yang juga Ketua DPC PAN Kabupaten Raja Ampat ini.

Terkait beberapa anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang Walk Out di ruangan, menurut Ketua Komisi I, itu sah-sah saja dalam dinamika baik organisasi maupun lembaga seperti legeslatif.

"Walk out itu hal yang biasa dan lumrah dan saya tidak begitu jauh untuk mengkritiki hal-hal seperti itu, bagi saya yang penting bagaimana memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar memperbaiki kinerja kedepan", ujarnya.

Ia pun berharap, kinerja DPRD dalam bentuk pengawasan bisa berdampak baik, karena dengan rekomendasi itu merupakan perbaikan kinerja Pemda dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan demi mewujudkan Raja Ampat yang lebih baik.

"Jika sampai tujuh delapan hari tidak memberikan rekomendasi terus kita membicarakan  capaian sebagai Anggota Dewan?. Apa yang harus dilakukan untuk negeri ini, jika terus berdebat pada sesuatu yang tidak substansial. Bagi saya rekomendasi itulah hal yang paling substansial", tuturnya.

Selain itu, terkait materi demonstrasi yang di gelar AMPERA belum lama ini, itu sebagai materi konsumsi internal komisi juga.

"Saya kan sudah sampaikan, waktu hearing komisi selama delapan hari, jika terdapat materi tambahan dari luar LKPJ itu, maka nanti kita bicarakan", terang pria yang akrab di sapa FM ini.

Lanjutnya, jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) selama 22 hari, sudah molor empat hari. Mestinya ini yang harus diselesaikan pada waktu agenda hearing. 

"Seluruh agenda dalam bentuk apapun baik itu LKPJ maupun demonstrasi silahkan bawa kesini DPRD disaat hearing delapan hari itu. Kita tidak menutup kemungkinan bicara persoalan itu, tapi selesai LKPJ kita bicarakan poin-poin yang di sampaikan para demonstran itu", pungkasnya.

(Pewarta : Mustajib)

Related News

loading...