Warga Desa Berjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karanganyar, Kamis (6/4/2023).
Klikwarta.com, Karanganyar - Ratusan warga Desa Berjo, Ngargoyoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karanganyar,, Kamis (6/4/2023).
Mereka menuntut soal kejelasan atau transparansi aliran dana miliaran rupiah dari hasil pengelolaan dua obyek wisata, yaitu Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo.
Para pengunjuk rasa membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan 'Berikan Kewenangan Penuh Kepada Plt Kepala Desa Kami, Wahai Dispermades Mana Kerja Kalian dalam Membina Desa, Inspektorat Mana Janjimu Terkai Legalitas Pengurus BUMDes, Sahkan Pengurus BUMDes Hasil Musdes.
Selain itu, mereka juga membawa keranda mayat dan meletakkannya tepat di depan pintu masuk halaman Kantor Bupati Karanganyar.
Aksi itu pun mendapat pengamanan ketat dari sejumlah aparat Polres Karanganyar dan Satpol PP setempat. Gerbang halaman Kantor Bupati yang tertutup rapat, membuat pengunjuk rasa hanya bisa menggelar aksi mereka di luar pagar kantor pemerintahan tersebut.
Melalui orasinya, perwakilan warga Berjo yang sekaligus koordinator aksi, Agil Sugiman, menyuarakan tuntutan agar Bupati Juliyatmono segera ikut turun tangan menyelesaikan kasus BUMDes Berjo yang hingga saat ini masih menjadi polemik.
Dia juga menyampaikan bahwa warga Desa Berjo sepakat akan membubarkan pengurus BUMDes maupun seluruh karyawan obyek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, sekaligus meminta Inspektorat segera mengaudit Laporan Pertanggungjawaban (LPj) BUMDEs Berjo.
Warga juga mempertanyakan hasil pendapatan BUMDes Berjo sejak tahun 2021 dan 2022 hingga sekarang.
"Sebab berapa hasil pendapatan dari pengelolaan objek wisata alam Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, yang diduga mencapai miliaran rupiah sampai sekarang juga tidak jelas. Kami sebagai warga Berjo berhak tahu hasil pendapatan BUMDes Berjo. Tapi kenapa kami diombang - ambingkan. Kami menuntut keadilan," tegas Agil.
Peserta aksi lainnya, Sriyono, mengatakan unjuk rasa yang dilakukan adalah murni dari keinginan warga Berjo untuk menuntut keadilan.
Dalam aksi ini, warga tak berhasil bertemu Bupati Juliyatmono. Sejumlah perwakilan warga didampingi tim kuasa hukum mereka, Kusuma Putra dan rekan, ditemui Kepala Inspektorat Karanganyar Zulfikar Hadid.
Kuasa hukum Warga Desa Desa Berjo, Kusumo Putra mengaku kecewa karena Bupati Juliyatmono tidak menemui warga yang berunjuk rasa tersebut.
"Bila Bupati tidak bisa hadir, paling tidak diwakilkan pada Sekertaris Daerah. Namun kenyataannya, justru Kepala Inspektorat yang menerima warga. Pak Bupati kemana, wargamu ingin bertemu. Masak Bupati tidak mau menerima warganya sendiri," kata Kusumo.
Menurut Kusumo, ini adalah kesekian kalinya warga Desa Berjo mencari keadilan terhadap ketidakjelasan BumDes Berjo dan meminta Bupati Juliyatmono segera bertindak.
"Jangan tutup mata terkait persoalan Desa Berjo,” tegas Kusumo.
Kusumo menambahkan, ada tuntutan warga yang harus diperhatikan pemerintah. Di antaranya adalah segera mengesahkan kepengurusan Bumdes Berjo hasil Musyawarah Desa (Musdes) Februari 2023 lalu.
"Karena itu merupakan aspirasi dari warga. Warga juga meminta mengaudit LPj BUMDEs Berjo segera diaudit. Sebab dalam LPj tahun 2022, tidak ada pemasukan ke APBDes. Padahal pemasukan dari Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda tersebut sangat besar. Tuntutan lainnya adalah mohon segera menyelesaikan perdes 2023 karena nomor 3 tahun 2008 tidak relevan lagi," papar Kusumo.
Pihaknya juga meminta kepada Pemkab Karanganyar agar bisa menyelesaikan kasus BUMDes Berjo, dengan batas waktu hingga sebelum lebaran.
"Sebab dari hasil pertemuan kali ini, belum ada putusan yang jelas dari Pemkab Karanganyar. Kami meminta kasus BUMDes Berjo ini harus sudah selesai sebelum lebaran," pungkasnya.
Pewarta : Kacuk Legowo
