GPI Tak Ditemui Bupati Saat Unras, Wabup Blitar : 'Kalau Saya di Blitar, Pasti Saya Temui'

Senin, 18/09/2023 - 19:04
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso (Foto : dok. Faisal NR / Klikwarta.com)
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso (Foto : dok. Faisal NR / Klikwarta.com)

Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso ikut memberikan respon terkait unjuk rasa (unras) yang dilakukan LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Senin (18/9/2023) di depan kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro. 

Saat unras di depan kantor Bupati Blitar, Klikwarta.com memantau tidak ada Bupati Blitar Rini Syarifah ketika diberikan aspirasi dari GPI. Padahal, beberapa tuntutan yang dibawa LSM GPI santer tertuju kepada Bupati Blitar Rini Syarifah terkait persoalan hukum.

Merespon hal ini, Wabup Rahmat mengatakan jika ia tengah berada di Blitar, ia memastikan diri menemui peserta aksi dari LSM GPI. Menurutnya, sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat sudah semestinya untuk menghormati hak-hak masyarakat dalam mengemukakan pendapat di muka umum. 

"Kalau saya berada di Blitar, pasti saya temui," kata Rahmat yang dikenal ramah, dekat dan selalu mau mendengar dan memeperjuangkan aspirasi masyarakat itu.

Rahmat juga menyarankan kepada LSM GPI apabila telah memiliki bukti-bukti yang valid terkait dugaan kasus hukum entah kasus korupsi, suap dan sejenisnya yang terjadi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, agar tidak segan segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar ditindaklanjuti.

Tuntutan-tuntutan yang dibawa LSM GPI, diharapkan Rahmat tidak hanya berhenti di forum unjuk rasa saja, melainkan menjadi sebuah tindaklanjut yang memperlihatkan mana yang terbukti dan tidak bersalah berdasarkan penegakan hukum yang adil atas dugaan kasus korupsi, suap dan sejenisnya di tubuh Pemkab Blitar.

“Kalau ada buktinya laporkan saja, agar tidak menjadi fitnah dan isu liar yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya.

Pantauan Klikwarta.com sejauh ini, Rahmat Santoso memang dikenal pimpinan daerah yang telaten menerima audiensi, kritik, saran dan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Rahmat juga tergolong pejabat publik dengan sukarela sigap membantu apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

Bahkan, ia juga tidak jarang berjuang melobi ke pemerintah pusat untuk mencarikan dana untuk keperluan biaya progres pembangunan di Kabupaten Blitar khususnya sektor infrastruktur. Ini ia lakukan bukan tanpa alasan, melainkan minim dan lemahnya APBD yang dimiliki Kabupaten Blitar sejauh ini dan tidak sebanding dengan kebutuhan daerah. 

Diketahui, LSM GPI melakukan unras di depan kantor Bupati Blitar, kantor DPRD Kabupaten Blitar dan terakhir audiensi di kantor Kejaksaan Negeri Blitar. LSM GPI menuntut agar diusutnya dengan tuntas terkait persoalan dugaan kasus bocornya anggaran di PDAM, pengelolaan eks bengkok, pengelolaan RS Ngudi Waluyo, RS Srengat, penganggaran sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar, dugaan korupsi di Badan Pengadaan Barang dan Jasa, hingga pengusutan dugaan kasus korupsi maupun pungli. 

 

(Pewarta : Faisal NR)

Related News