Wabup Blitar Bantah Keras Adanya Kesepakatan Tukar Guling Rumah Dinas dengan Bupati Blitar

Kamis, 19/10/2023 - 02:26
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso (Foto : dok. Faisal NR / Klikwarta.com)
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso (Foto : dok. Faisal NR / Klikwarta.com)

Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso membantah keras keterangan Bupati Blitar Rini Syarifah terkait adanya kesepakatan tukar rumah dinas. Saat ini, anggaran rumah dinas Wabup Blitar sebesar Rp 490 juta sedang disorot karena disewa dari rumah pribadi Bupati Rini Syarifah.

"Tidak kesepakatan itu, kesepakatan model apa itu. Rumah dinasnya siapa yang ditukar," ujar Wabup Rahmat saat dikonfirmasi, Rabu malam, (18/10/2023).  

Rahmat menjelaskan saat itu dirinya hanya meminta izin untuk tinggal di Pendopo Hadi Ronggo Negoro (RHN) yang diperuntukan untuk kepala daerah. Sementara Bupati Rini, lanjut Rahmat, tetap tinggal di rumah pribadinya yang tidak jauh dari Pendopo HRN.

"Sekali lagi tidak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, kenapa ada uang sewanya tidak diberitahu. Saya tinggal di pendopo untuk menghemat anggaran daerah, kok malah tetap ada anggaran sewa rumah wakil bupati," tandasnya.

Selama menjabat Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso menegaskan tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian dengan siapapun, termasuk dengan Bupati Rini Syariah.

"Saya hanya pernah membuat kesepakatan Gus Adib dan Pak Iwan yang sekarang jadi Kepala Dinas Perkim," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Blitar Rini Syarifah usai Rapat Paripurna dengan DPRD Kabupaten Blitar mengatakan kepada sejumlah media jika ada kesepakatan dengan Wakil Bupati Blitar terkait tukar rumah dinas.

"Itu setahun yang lalu. Sudah ada kesepakatan dengan Pak Wabup, kita duduk berdua. Silahkan pakai rumah yang di Pendopo, kebetulan rumah saya kan yang dekat dengan Pendopo," ujarnya.

Diketahui, polemik rumah dinas wabup Blitar muncul setelah diketahui menghabiskan anggaran Rp 490 juta selama 20 bulan. Yang mengejutkan, rumah dinas Wabup Blitar disewa dari rumah pribadi Bupati Rini Syarifah. Ternyata rumah dinas Wabup Blitar tersebut masih ditempati Bupati Rini.

Terkait TP2ID

Perihal TP2ID (Tim Percepatan, Pembangunan dan Inovasi Daerah), yakni lembaga pembantu bupati yang didesak legilastif untuk dibubarkan, Bupati Rini Syarifah ternyata masih tetap akan mempertahankan.

"TP2ID masih kita butuhkan keberadaanya. Karena masukan dan saran itu sangat penting. Kita butuh tim percepatan," sebagaimana Kata Bupati Rini saat menyampaikan jawaban di forum rapat paripurna, Rabu (18/10/2023).

Rahmat juga menyoroti informasi jika keberadaan TP2ID, yang terlalu mengintervensi kepala dinas dan menghabiskan anggaran. Selain itu, dimana anggota TP2ID diketahui salah satunya adalah kakak dari Bupati Rini Syarifah.  

Sementara Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dalam melihat TP2ID sendiri, juga pernah kecewa dengan keberadaan TP2ID ketika mencopot ajudan istrinya tanpa meminta pertimbangan kepadanya terlebih dahulu. TP2ID menurutnya menjadi biang kerok dibalik munculnya SK pergantian Riana, ajudan istri Wabup. Saat itu, Rahmat Santoso sempat mengancam mundur jika Riana tidak dikembalikan sebagai ajudan istrinya.  

"Sampai sekarang saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kepala TP2ID Sigit (Sigit Purnomo Hadi) yang mengatakan kepada orang di BPK Jatim, jika Wabup Blitar hanya gimmick. Kalau gimick, kenapa Riana dicopot terus kembalikan lagi. Saya tidak tahu artinya gimmick yang dimaksud Sigit, sampai saya cari di toko buku ternama hingga pasar loak," sindirnya.

(Pewarta : Faisal NR)

Related News