Rusli : Kebijakan Relaksasi Penyaluran Seharusnya Tidak Ada Lagi Keterlambatan Penyaluran BLT Dana Desa

Jumat, 23/07/2021 - 18:54
Kepala KPPN Mukomuko Membuka FGD Relaksasi Penyaluran BLT Dana Desa yang Dilaksanakan Secara Daring
Kepala KPPN Mukomuko Membuka FGD Relaksasi Penyaluran BLT Dana Desa yang Dilaksanakan Secara Daring

Klikwarta.com, Mukomuko - Kepala KPPN Mukomuko, menyampaikan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2021, telah diatur relaksasi terhadap persyaratan penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa.

Rusli mengungkapkan penyaluran BLT Dana Desa yang semula bulanan menjadi diajukan sekaligus untuk tiga bulanan. Dimana persyaratan penyaluran BLT Dana Desa cukup dengan melakukan penandaan (tagging) desa-desa yang dimintakan penyaluran BLT Dana Desa-nya.

KPPN Mukomuko menargetkan pada akhir Juli 2021 BLT Dana Desa sudah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) sampai dengan bulan September. Sedangkan untuk BLT Dana Desa bulan Oktober sampai Desember paling cepat disalurkan pada bulan Oktober.

Kemudian, penyaluran BLT Dana Desa oleh pemerintah desa (Pemdes) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilakukan secara sekaligus hanya untuk mengejar ketertinggalan penyaluran. Tidak boleh melebihi bulan berkenaan. 

“Sebagai contoh saat ini sudah masuk akhir Juli, setelah KPPN salurkan BLT Dana Desa ke RKD, Pemdes dapat menyalurkan BLT Dana Desa bulan ke enam dan ke tujuh sekaligus. Sedangkan BLT Dana Desa bulan Agustus dan September, disalurkan kepada KPM sesuai bulan berkenaan dan dilakukan di awal bulan. Dana BLT sudah KPPN salurkan dan tersedia pada RKD, tinggal salurkan kepada KPM”, jelas Rusli.

Hal tersebut disampaikan pada saat FGD Relaksasi Penyaluran BLT Dana Desa yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 dan dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai KPPN Mukomuko, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko serta tenaga pendamping desa.

Rusli menambahkan khusus penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa sudah ada kebijakan dispensasi atas Rencana Penarikan Dana (RPD). Jika sebelumnya untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) diatas lima miliar, dapat diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam lima hari kerja sesuai RPD, khusus penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa dapat diproses menjadi SP2D pada hari kerja yang sama dengan pengajuan SPM tersebut. Ini semakin mempercepat penyaluran Dana Desa dan BLT Dana Desa.

Rusli mengharapkan penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan sesuai bulan berjalan dan tidak ada lagi keterlambatan. Dari sisi peraturan sudah ada relaksasi yang memudahkan, tinggal sekarang perlu kerja keras serta kolaborasi dari semua pihak, tegasnya.

Related News