Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni
Klikwarta.com, Surabaya - Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah mengingat mayoritas penderita berada pada kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/BKKBN, Budi Setyono, mengungkapkan bahwa penyebaran HIV di Indonesia masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah dengan tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi.
Menurutnya, sekitar 76 persen kasus HIV nasional terkonsentrasi di 11 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, serta Kepulauan Riau.
“Konsentrasi kasus tersebut tidak terlepas dari tingginya urbanisasi, mobilitas penduduk, dan aktivitas ekonomi yang memperbesar interaksi sosial,” ujar Budi.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, pada 2025 diperkirakan terdapat sekitar 564 ribu orang hidup dengan HIV (ODHIV) di Indonesia. Namun hingga Maret 2025, baru sekitar 356.638 orang atau 63 persen yang mengetahui status kesehatannya.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 67 persen yang menjalani terapi antiretroviral (ARV), sedangkan sekitar 55 persen berhasil mencapai supresi virus. Data ini menunjukkan masih banyak penderita HIV yang belum mendapatkan penanganan optimal dan berpotensi meningkatkan risiko penularan.
Yang menjadi perhatian, sebanyak 74 persen ODHIV yang teridentifikasi berada pada rentang usia 25 hingga 49 tahun. Kelompok ini merupakan usia produktif yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Kasus Penyakit Menurut Provinsi dan Jenis Penyakit 2025 yang diperbarui pada 16 Februari 2026 menunjukkan Jawa Timur berada di posisi pertama nasional untuk jumlah kasus baru HIV/AIDS.
Sepanjang tahun 2025, jumlah kasus baru HIV/AIDS di Jawa Timur mencapai 10.612 kasus. Angka tersebut melampaui Jawa Barat yang mencatat 9.212 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 6.057 kasus.
Posisi berikutnya ditempati DKI Jakarta dengan 4.353 kasus dan Banten sebanyak 2.289 kasus. Dengan demikian, lima besar provinsi dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi didominasi wilayah Pulau Jawa.
Tingginya angka kasus di Jawa Timur dan sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa tidak hanya dipengaruhi kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi juga karena jangkauan layanan kesehatan yang relatif lebih luas sehingga proses skrining, pelacakan, dan deteksi dini dapat dilakukan secara lebih masif dibanding daerah lain.
Meski demikian, tingginya angka temuan kasus tetap menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menegaskan bahwa tingginya kasus HIV/AIDS di Jawa Timur harus menjadi perhatian bersama.
“Kasus HIV/AIDS di Jawa Timur yang masih menempati urutan tertinggi secara nasional menjadi perhatian serius bagi kita semua. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, dan pengobatan masih perlu diperkuat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Yuni ini mengatakan, HIV/AIDS tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga,” katanya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini menjadi salah satu langkah penting dalam menekan angka penularan.
“Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini, menghilangkan stigma terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), serta memastikan akses layanan kesehatan dan terapi antiretroviral (ARV) tersedia secara merata. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap angka kasus baru dapat ditekan dan kualitas hidup para penyandang HIV/AIDS semakin baik,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, politisi Partai Demokrat ini mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran serta program edukasi yang menyasar kelompok rentan dan usia produktif.
“Perlu penguatan anggaran, program edukasi kesehatan reproduksi, skrining kelompok berisiko, serta dukungan terhadap fasilitas kesehatan agar layanan pencegahan dan penanganan HIV/AIDS semakin efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa investasi dalam program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
“Ini merupakan investasi penting untuk melindungi generasi produktif dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (**)
