GOKPP Demo Tolak Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19
Klikwarta.com, Jakarta - Gabungan Organisasi Komite Penyelamat Pemilu (GOKPP) gelar aksi demo tolak Pilkada serentak dimasa pandemi Covid-19 di Bawaslu RI, Selasa (08/09/2020).
GOKPP terdiri dari GAMI (Gerakan Aktivis Mahasiswa Indonesia), GPMI (Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Indonesi), KMPR (Komite Mahasiswa dan Pemuda Revormasi), GPR (Gerakan Persatuan Indonesia), KMB (Koalisi Mahasia Bersatu), KDP (Komite Demokrasi Pemilu), DPI (Demokrasi Persatuan Indonesia) IDR (Independen Demokrasi Rakyat), Gerakan Pemerhati Bangsa, dan Aliansi Cinta Rakyat.
Dalam rilisnya, GOKPP menilai Pilkada serentak tahun 2020 bukanlah sebuah solusi yang meminimalisir krisis ekonomi dimasa pandemi ini, namun malah menguras anggaran APBN maupun APBD, yang seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk menangani virus Covid-19, demi peningkatan mutu ekonomi masyarakat miskin.
"Sekiranya kami menegaskan kepada pihak penyelenggara Pilkada, bahwasanya jangan sampai pilkada kali ini memakan korban pada masayarakat terkait isu-isu yang sudah dibangun oleh gerakan Radikalisme dan PKI dimasa Pilkada serentak ini. Isu-isu ini muncul disebabkan faktor krisis ekonomi dibangsa kita yang sudah menambah tingkat kemiskinan menjadi 80% disebabkan pandemi Covid-19", kata Amy, selaku korlap dari GOKPP, sembari berujar Menteri Dalam Negeri RI, KPU dan Bawaslu sengaja membiarkan pilkada serentak dimasa pandemi Covid-19.
"Hal ini tidak berbanding lurus dengan UUD 1945 dan Ideologi Pancasila, dimana salah satu faktor penghambat selesainya pandemi Covid-19 dibangsa ini adalah kurangnya pengalokasian APBN dan APBD yang merata diseluruh masyarakat, malah anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada", sambungnya.
Lebih aneh lagi, katanya, yang terjadi ditengah pandemi Covid-19, pemerintah RI dan Kepolisian RI sempat mengelurkan maklumat untuk tidak melakukan keramaian ditengah Pandemi Covid-19, bahkan dilarang untuk tidak melakukan pelaksanaan ibadah ditempat-tempat ibadah dengan dalih karena Covid-19. "Lantas kenapa Pilkada serentak diizinkan ditengah pandemi Covid-19", katanya.
"Dengan demikian kami dari GOKPP mendesak dan menuntut":
1. Menolak Pilkada Serentak dimasa Pandemi Covid -19, serta alihkan APBN dan APBD untuk korban Covid-19 dimasa krisis rakyat.
2. KPU dan BAWASLU kembalikan mandat penyelenggara Pilkada Serentak kepada Mentri Dalam Negeri dan Presiden RI.
3. Mendesak Ketua KPU & BAWASLU serta GAKUMDU RI segera batalkan Pilkada Serentak dimasa Pandemi Covid-19 yang telah mengancam kestabilan ekonomi Indonesia dengan pengucuran alokasi dana demi Pilkada.
4. Hentikan Pilkada yang berkedok pemecah belah ekonomi bangsa dimasa Pandemi Covid-19.
5. Hentikan Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan gerakan isu-isu Radikalisme dan PKI dibangsa ini. (*)
