Anggota Pansus BUMD Lilik Hendarwati
Klikwarta.com, Surabaya - Kinerja BUMD Jatim kembali kena sorot DPRD. Anggota Pansus BUMD Lilik Hendarwati menilai komisaris dan Biro Perekonomian belum jadi “dirijen” yang kuat mengorkestrasi perusahaan daerah.
“Harusnya komisaris beri evaluasi dan pengawasan kuat. Tapi faktanya, belum maksimal,” kata Lilik, Kamis (30/4).
Politisi PKS itu membandingkan dengan hasil studi banding ke Yogyakarta. Di sana, badan pengelola bisa mengevaluasi BUMD lewat komisaris. Alhasil, komisaris tak bisa lepas tangan dan wajib mengawasi direksi.
“Di Jogja, komisaris mau tidak mau harus evaluasi ke bawahannya. Ini yang belum kami lihat di Jatim,” ujarnya.
Biro Perekonomian Belum Jadi Dirijen
Lilik juga menyentil Biro Perekonomian Pemprov Jatim. Sebagai koordinator BUMD, biro dinilai lemah dalam pengawasan.
“Seharusnya mereka jadi dirijen yang mampu mengorkestrasi BUMD agar jadi kekuatan ekonomi bisnis Jatim. Tapi pengawasannya kurang,” tegasnya.
Kepala Biro Perekonomian Aftabuddin memang menyebut Pemprov sedang menggodok Badan Pengelola BUMD dan Aset. Namun Lilik mengingatkan, prosesnya panjang karena butuh ubah regulasi.
“Kebutuhan tingkatkan kinerja BUMD mendesak. Kalau nunggu badan baru kelamaan. Kenapa tidak bikin biro khusus saja? Lebih cepat ketimbang bentuk badan baru yang harus sesuaikan struktur,” kata Lilik.
Gubernur Pegang Kunci Evaluasi Komisaris
Lilik mengakui, Pansus hanya bisa memberi masukan. Soal menunjuk dan mengevaluasi komisaris, mutlak kewenangan gubernur.
“Kami sudah beri masukan sebagai fungsi pengawas. Respon gubernur itu kewenangan beliau. Kami hanya sampai penyertaan modal,” pungkasnya.
Ia juga mencatat DPMPTSP masih fokus ke perizinan dan promosi investasi ke luar negeri, belum menyentuh penguatan pengawasan BUMD. (**)
