Kasus PT BM, 2 Mantan Dewan Provinsi Divonis 1,3 Tahun Penjara

Sidang vonis terdakwa di PN Tipikor Bengkulu
Sidang vonis terdakwa di PN Tipikor Bengkulu
Kominfo Mukomuko
Polda-SMSI Bengkulu.
Polda Bengkulu

Klikwarta.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu yang diketuai Hakim Irfanudin menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga terdakwa kasus korupsi dana penyertaan modal pada BUMD Pemerintah Provinsi Bengkulu yakni PT Bengkulu Mandiri (PT BM), Senin (17/9/2018).

Ketiga terdakwa yaitu Hamdani Yakub dan HM Jamil yang menjabat sebagai direksi di PT Bengkulu Mandiri dan Oga Syaputra yang menjabat sebagai Direktur CV Kinal Jaya.

Dari ketiga terdakwa, dua diantaranya yakni Hamdani Yakub dan HM Jamil adalah mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

"Ketiganya divonis masing-masing 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Suparman,SH, Humas Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu usai pembacaan vonis, Senin (17/9/2018).

Penasihat hukum terdakwa Saiful Anwar,SH mengaku masih akan berkoordinasi dengan terdakwa atas putusan vonis Majelis Hakim Tipikor tersebut. "Kita lihat dulu satu minggu ini, apakah akan mengajukan banding atau akan menerima putusan," ucap Saiful Anwar,SH.

Namun disatu sisi, pengacara terdakwa menganggap kasus tersebut adalah kasus perdata. Mengingat terdakwa Oga Syaputra adalah peminjam modal pada PT Bengkulu Mandiri. 

Untuk diketahui, dalam kasus korupsi PT Bengkulu Mandiri, negara dirugikan Rp 820 juta. Dari nilai kerugian itu, para terdakwa telah mengembalikannya

Adapun terdakwa Hamdani Yakub mengembalikan Rp 200 juta, terdakwa HM Jamil mengembalikan Rp 200 juta dan terdakwa Oga Syaputra mengembalikan Rp 420 juta.

Semua kerugian negara dikembalikan oleh ketiga terdakwa sebelum masuk dalam masa penuntutan oleh JPU di persidangan. 

Kasus korupsi penyertaan modal pada BUMD PT Bengkulu Mandiri bergulir di Kejaksaan sejak tahun 2014 lalu.  Dari penyertaan modal APBD Provinsi Bengkulu 2006-2007 sebesar Rp 27 miliar pada PT Bengkulu Mandiri, CV Kinal Jaya adalah salah satu pihak yang meminjam Rp 1 miliar. Dari pinjaman itu, Kejaksaan menemukan kejanggalan alias tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan audit BPK RI, negara dirugikan Rp 820 juta.

Seiring berjalannya kasus, Kejaksaan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Kemudian, ketiganya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 820 juta. Adapun pengembalian kerugian negara itu akan menjadi pertimbangan JPU dalam penuntutannya. (JS)

Dibaca: 19 kali

Related News