Suasana Hearing Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar
Klikwarta.com | Kabupaten Blitar - Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar memfasilitasi puluhan Kepala Desa (Kades) di kabupaten Blitar yang ternaungi Asosiasi Pemerintah Desa (APD) untuk berdiskusi mengenai pendataan penerima bantuan sosial (bansos) akibat dampak Covid-19 bersama dinas terkait sekaligus tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten Blitar.
Fasilitasi lembaga legislatif tersebut dilakukan di salah satu ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (17/06/2020). Suasana kegiatan juga tampak tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19.
Penilaian Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso, pengolahan data penerima bantuan sosial akibat dampak negatif Covid-19 ini memang tertampak amburadul. Sinkronisasi menjadi atensi yang harus disikapi dengan baik antara dinas terkait dengan pemerintah desa.
"Kita memang mengakui, bahkan Gugus Tugas juga mengakui. Karena juga namanya tanggap darurat, otomatis kalau dikerjakan secara tergesa-gesa pasti hasilnya tidak optimal," aku Sugeng saat dikonfirmasi awak media setelah acara.
Namun demikian, Sugeng menyebut Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memberikan kelonggaran kepada masing-masing pemerintah desa (Pemdes) di seluruh kabupaten Blitar untuk menyerap dan mengolah data penerima bansos secara objektif, efisien dan merata.
Setelah itu, lanjut dia, Pemdes juga dipersilahkan oleh dinas terkait untuk mengirim data penerima bansos hasil penjaringan calon penerima bantuan yang dikerjakan Pemdes, terkait siapa saja yang layak menerima bantuan.
Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar pendataan penerima bansos dilakukan oleh Pemdes saja. Pasalnya, dinilainya Pemdes yang lebih mengetahui kondisi riil masyarakat setempat, bagaimana tepat sasaran pemberian bantuan sosial bisa dilakukan.
"Kami merekomendasikan seperti itu," tutupnya.
(Pewarta : Faisal NR / Adv)
