Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Abdullah Abu Bakar
Klikwarta.com, Jatim - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Abdullah Abu Bakar mengatakan kekuatan anggaran dalam APBD Jawa Timur dalam lima tahun ke depan relatif berat sebagaimana ditunjukkan dari proyeksi pendapatan dan belanja hingga 2029. Dimana dari Rp28,4 Triliun pada 2025 dan diujung 2029 menjadi Rp29,6 Triliun dan diwarnai fluktuasi diantara tahun-tahun tersebut menunjukkan ruang fiskal yang terbatas.
Merujuk data pasca covid-19 tahun 2023 dan 2024, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 5,4 persen dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,9 persen selama tahun 2020-2024. Namun pada proyeksi Perangkat Daerah Pengampu menetapkan target pertumbuhan Pendapatan Daerah dan PAD yang akan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur masing-masing hanya sebesar 1,157 persen dan 1,877 persen Dengan target demikian, ruang fiskal bagi pembangunan menjadi terbatas.
Abu Bakar mencermati kekuatan belanja yang kerangka pendanaan 2025-2029 menunjukkan angka yang relatif stagnan diangka Rp30 Triliun. Menurutnya keterbatasan belanja ini menjadikan keterbatasan program, terlebih jenis-jenis belanja telah ditentukan alokasinya secara ketat, khususnya mandatory spending untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan pada sisi lain pembatasan belanja pegawai.
"Maka dalam konteks Indeks Reformasi Birokrasi, dan Pemerintahan Digital, harus berdampak terhadap makin rendahnya belanja pegawai dan pada sisi lain peningkatan porsi untuk belanja program prioritas serta peningkatan Belanja Modal," tuturnya.
Ketiga, menurutnya, ada catatan menonjol dalam pembahasan RPJMD, salah satunya adalah berkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan, kemiskinan dan tingkat keparahan. Maka upaya dan usaha untuk mengurangi kesenjangan kelompok miskin dan kelompok kaya serta mengurangi kemiskinan selalu diyakini sebagai pendekatan multisektor, sehingga dimungkinkan berada pada berbagai program prioritas dalam 9 misi pada RPJMD.
"Untuk itu berbagai skema dan program yang selama ini dilakukan perlu dipertahankan dan diadaptasikan dengan situasi faktual," katanya.
Abu Bakar menambahkan ketahanan Pangan dan infrastruktur. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga sebagaimana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, mempunyai perhatian terhadap isu ketahanan pangan dan Jawa Timur merupakan Provinsi penting dalam penyediaan pangan utama dan pangan lainnya. Maka dalam hal ini, infrastruktur yang mendukung pertanian, perkebunan hingga perikanan perlu kebijakan yang berpihak dan komitmen kuat yang didukung pula sarana dan prasarananya.
Selain itu, pihaknya juga meminta penguatan komitmen untuk mewujudkan implementasi terhadap perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.
"Perhatian dalam konteks ini perlu diberikan dalam konteks struktur perekonomian daerah berupa adanya penurunan kontribusi sektor pertanian yaitu sebesar 11,88% di tahun 2020 menjadi 10,66% tahun 2024, yang hal ini dapat mengancam pula ketahanan pangan," terangnya.
Selain itu, menurutnya komitmen pembangunan manusia merupakan salah satu kunci fundamental kemajuan bangsa, yang kuncinya dilakukan melalui pendidikan.
"Maka sejalan dengan semangat Putusan MK mengenai biaya pendidikan dasar oleh negara, Kami berharap pada pendidikan dasar, meskipun wajib belajar 9 tahun, hal ini menjadi perhatian serius dalam 5 tahun mendatang untuk menuntaskan pendidikan dasar masa 12 tahun. Dengan tanggungjawab negara, maka pembiayaan dari anggaran negara/daerah seharusnya sama untuk sekolah swasta dan sekolah negeri," pungkasnya. (ADV)
