Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo
Klikwarta.com,
- Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan pola ancaman bencana sepanjang 2026.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah memastikan penanganan bencana dilakukan secara terukur dengan mengacu pada kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, menyampaikan bahwa sepanjang semester pertama 2026 tercatat 345 kejadian bencana, terdiri atas 274 bencana alam dan 71 bencana nonalam.
Menurut Edy, tingginya kejadian bencana alam pada periode tersebut dipengaruhi kondisi musim penghujan. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta angin kencang menjadi kejadian yang paling banyak terjadi.
“Bencana alam paling banyak karena pada saat itu merupakan musim penghujan, sehingga bencana hidrometeorologi mendominasi,” ujar Edy dalam kegiatan Ruang Diskusi Media bertema Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (1/9/2026).
Sejumlah kejadian banjir bandang juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak pada beberapa wilayah, mulai dari kawasan hulu Sungai Badean hingga Pakis dan Ambulu. Dalam rangkaian kejadian tersebut, dua korban jiwa tercatat di wilayah Pakis dan Curahmalang.
Memasuki musim kemarau, fokus penanganan kemudian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih.
Hingga 31 Agustus 2026, BPBD telah melakukan penanganan kekeringan di delapan kecamatan, yaitu Pakusari, Kalisat, Sumbersari, Silo, Bangsalsari, Jelbuk, Rambipuji, dan Patrang.
Lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak kekurangan air bersih.
Sebagai bentuk respons, BPBD telah menyalurkan sekitar 507.500 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman.
Distribusi dilakukan berdasarkan asesmen lapangan sehingga frekuensi pengiriman dapat disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga terdampak di masing-masing wilayah.
“Bisa jadi ada yang dua hari sekali terkirim, ada yang tiga hari sekali, ada yang empat hari sekali, tergantung dari jumlah KK terdampaknya,” jelas Edy.
Pemkab Jember juga melakukan evaluasi terhadap peta kerawanan kekeringan. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi di lapangan menunjukkan adanya wilayah yang sebelumnya berada dalam zona hijau namun mulai mengalami dampak kekeringan.
Di antaranya Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, serta Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk.
Perubahan tersebut menjadi bahan evaluasi BPBD untuk memperbarui pemetaan dan meningkatkan ketepatan sasaran dalam penanganan kekeringan.
Dari sisi kesiapan sarana, BPBD telah menempatkan 30 tandon air di sejumlah titik terdampak.
Ketersediaan sumber air juga masih dinilai mencukupi dengan dukungan enam sumber air yang memiliki debit relatif melimpah.
Selain memastikan ketersediaan air bersih, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Hingga akhir Agustus 2026, tercatat kebakaran di tiga kawasan hutan dan 10 kawasan lahan. Salah satu kejadian terjadi di kawasan Gunung Watangan, Desa Lojejer, dengan luas area terdampak sekitar 6,5 hektare.
Penanganan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Perhutani, Muspika, relawan kebencanaan, serta unsur terkait lainnya.
BPBD juga terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan.
Masyarakat, khususnya pemilik lahan, diimbau tidak melakukan pembakaran terbuka selama musim kemarau.
Langkah pencegahan dinilai menjadi bagian penting dalam menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.
Dengan potensi musim kemarau yang masih berlangsung hingga September atau Oktober, Pemkab Jember melalui BPBD memastikan pemantauan kondisi wilayah, kesiapan sumber daya, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat terus dilakukan.
Penanganan bencana tidak hanya diarahkan pada respons ketika kejadian berlangsung, tetapi juga diperkuat melalui mitigasi, pemetaan risiko, kesiapan logistik, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap dampak bencana dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan secara cepat, tepat, dan terukur. (Maria)
