Demo Lagi, SERBU Minta Bupati Mian Penuhi Tuntutan

SERBU saat menggelar demo di depan kantor Bupati Bengkulu Utara
SERBU saat menggelar demo di depan kantor Bupati Bengkulu Utara

Klikwarta.com, Bengkulu Utara - Serikat Rakyat Bengkulu Utara (SERBU) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Bengkulu Utara, Kamis (18/10). Aksi demo yang dilakukan ini meminta Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian untuk segera memenuhi tuntutan yang sudah di alamatkan padanya pada aksi-aksi sebelumnya. 

Koordinator aksi Luki Tri Utomo mengatakan hingga saat ini Pemerintah Bengkulu Utara belum juga memenuhi tuntutan yang sudah di sampaikan oleh SERBU, ditambah hari ini ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh SERBU yakni masalah pencemaran lingkungan dan CSR.

"Kami meminta kepada Bupati Bengkulu Utara untuk segera memenuhi tuntutan kami sebelumnya, selain itu ada juga tuntutan baru yang kami sampaikan yakni terkait pecemaran lingkungan dan dana CSR", kata Luki.

B

Berikut 13 poin isi tuntutan SERBU :

1. Bupati Bengkulu Utara saudara Ir. MIAN harus segera meminta maaf secara terbuka di media massa dan media sosial  kepada seluruh masyarakat Bengkulu Utara, atas niatan/upayanya mengintimidasi(membungkam) aspirasi rakyat, melalui statmentnya yg mengganggap aksi demonstrasi mengganggu ketentraman ASN dalam melaksanakan pekerjaan, sebagaimana di muat dibeberapa media online.

2. Bupati Bengkulu Utara harus segera mencopot saudara Budi (Kepala BKPSDM) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas  pernyataannya yang terkesan merendahkan harkat martabat Universitas Ratu Samban.

3. Bupati Bengkulu Utara harus segera membangun jembatan desa Lubuk Gading, serta segera memerintahkan PT. AAK MINING untuk merealisasikan perjanjian membangun jalan  masyarakat Desa Sebayur.

4. Memerintahkan Bupati Bengkulu Utara untuk segera mengkaji ulang kelengkapan dokumen Perizinan dan Mekanisme pengelolaan limbah seluruh perusahaan. Sebagaimana dimaksud  UU NO 32 tahun 2009 tentang PPLH di wilayah Bengkulu Utara.

5. Bupati Bengkulu Utara selaku pihak yang berwenang menerbitkan serta mencabut izin lingkungan harus segera menindak tegas investor nakal. Baik investor yang tidak mengantongi kelengkapan dokumen perizinan, dokumen perizinan kadaluarsa, merambah hutan lindung dan tidak bayar retribusi/pajak karena hanya akan mendatangkan bencana bagi masyarakat sekitar dan daerah.

6. Bupati Bengkulu Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) harus segera menonjobkan  Kepala Dinas PUPR dan Ketua ULP sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian serta tidak profesionalnya mereka, sehingga daerah dan masyarakat sekitar dirugikan (tidak bisa dimamfaatkan) dengan mandegnya (tidak selsai) beberapa paket pekerjaan dilingkungan Dinas PUPR Tahun 2017.

7. Bupati Bengkulu Utara harus segera memberikan efek jera dengan mem-black list rekanan pelaksana (pihak ketiga/kontraktor) yang tidak menyelesaikan pekerjaan yang menyebapkan indikasi  kerugian negara (berdasarkan LHP BPK) .

8. Bupati Bengkulu Utara harus mengakomodir seluruh kepentingan (kehendak) masyarakat Bengkulu Utara dengan membangun infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi) secara merata sehingga  pemerataan pembangunan bukan hanya isapan jempol belaka.

9. Bupati Bengkulu Utara harus segera membentuk Lembaga Independen Pengelola Dana  CSR (TJSL) yang bertugas mengindentifikasi seluruh badan usaha wajib CSR dan mengelola dana CSR Se-Bengkulu Utara secara transparan.

10. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik melalui media massa seluruh daftar badan usaha yang wajib CSR serta besaran CSR setiap badan usaha yang sudah teralisasi dari tahun 2015-2018.

11. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik melalui media massa daftar seluruh pelanggan PPJ (Pajak Penerangan Jalan) serta besaran pembayaran PPJ seluruh pelanggan Se-Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2015-2018.

12. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik luas melalui media massa dan media sosial seluruh daftar usaha pertambangan GALIAN C serta besaran hasil bagi retribusi Galian C Se-Bengkulu Utara dari tahun 2015-2018.

13. Bupati Bengkulu Utara harus segera menghentikan aktifitas pembuangan air limbah PT. SIL ke medium lingkungan hidup (sungai) karena hanya akan merusak dan mencemari lingkungan hidup (sungai) yang notabene dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari hari (mandi dan mencuci).

(FR)
 

Related News