Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar berharap kebutuhan anggaran tiga proyek prioritas yang diusulkan Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso kepada pemerintah pusat melalui Komisi 5 DPR RI bisa segera dicairkan agar bisa dengan cepat direalisasikan.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, masyarakat Kabupaten Blitar tentunya memerlukan bantuan anggaran pembangunan infrastruktur supaya terbangun infrastruktur yang baik. Di sisi yang sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kebetulan APBDnya tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur.
"Karena memang anggaran daerah kita ini minim untuk perbaikan infrastruktur berat kita. Maka perlu bantuan, perhatian dari pemerintah pusat tentunya dari Komisi 5 DPR RI. Prinsipnya kita kan kekurangan anggaran. Lha membawa Komisi 5 ke Kabupaten Blitar kemarin menjadi proses supaya anggarannya kita dapatkan. Kalau mbangun gampang, penting ada anggarannya," jelas Suwito, Rabu (8/2/2023).
"Kalau tahun 2023 yang sudah bisa direalisasikan adalah jalan terusan dari Brongkos ke arah selatan, itu 2023 awal yang direalisasikan karena anggarannya sudah ada. Berkaitan dengan pelurusan (jembatan kali legi) itu yang perlu persiapan untuk pembebasan lahan itu. Ini kan belum. Selebihnya sudetan dan normalisasi sungai itu kan berdampak pada jembatan itu," sambung politisi PDIP ini.
Pihaknya berharap usulan anggaran untuk pembangunan jembatan kali legi, jalan terusan Brongkos ke Blitar selatan, peningkatan kelas jalan di kawasan PT. RMI di Rejoso Binangun serta infrastruktur Kabupaten Blitar dapat dicairkan. Ini sangat diharapkan demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kepada Klikwarta.com beberapa hari yang lalu Wabup Blitar Rahmat Santoso menjelaskan, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan infrastruktur lantaran kebutuhan biaya yang tidak ringan ditambah kekuatan APBD yang pas-pasan. Salah satu upaya yang telah ia lakukan adalah melakukan diplomasi dengan Komisi 5 DPR RI secara itens untuk mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang prioritas dan memerlukan biaya besar.
Diapun bersyukur setelah beberapa kali waktu berupaya keras untuk berproses agar usulan pembangunan infrastruktur tadi kebutuhan anggaran realiasinya disetujui DPR, pada akhirnya Komisi 5 meloloskan permintaan Rahmat untuk masyarakat Kabupaten Blitar itu.
"Termasuk Blitar selatan khususnya bidang infrastruktur. Menurut saya semuanya skala prioritas, karena anggaran sudah siap semuanya dan tadi juga dikatakan Komisi 5 DPR RI. Kalau kita cepat bisa tahun ini realisasinya," jelasnya.
"Komisi 5 sangat menyetujui. Jadi begini lho ya, pemerintah pusat itu kan tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kabupaten/kota, makanya saya aktif ke Jakarta. Karena APBD kita itu tidak cukup untuk membiayai jalan infrastruktur yang begitu mahal dan luas, makanya saya minta bantuan di pemerintah pusat melalui DPR. Ini jalur yang benar melalui DPR RI Komisi 5 dan Kementerian PUPR," sambung Rahmat.
Ditanya berapa kebutuhan biaya untuk 3 usulan pembangunan infrastruktur kepada Komisi 5 DPR RI, ia menjawab permintaan persetujuan biaya kepada Komisi 5 DPR RI ini sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.
(Pewarta : Faisal NR)
