Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Sumardi
Klikwarta.com, Surabaya - Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Sumardi, menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, bukan sekadar administrasi keuangan.
“Pada awal perencanaan, Pemprov komitmen dengan jangkauan pemikiran bahwa APBD bukan sekedar instrumen tata kelola keuangan, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan yang hasilnya harus dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap sasaran dan target pembangunan,” ujar Sumardi saat pembahasan P-APBD 2026 di DPRD Jatim, Senin (18/8/2026).
Berdasarkan dokumen P-APBD 2026 Pemprov Jatim, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,494 triliun. Angka itu bertambah Rp183,776 miliar dari APBD awal Rp29 triliun lebih.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah ditarget Rp17,636 triliun atau naik Rp180,776 miliar. Pendapatan transfer sebesar Rp8,83 triliun. Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah Rp3 miliar dari insentif daerah yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai penghargaan untuk Jawa Timur.
Sumardi menyinggung kapasitas fiskal Jatim 2025 yang berada di kategori tinggi dengan rasio 1,444. Meski begitu, pendapatan 2026 diproyeksi tidak sebesar 2025 karena adanya aturan pelaksanaan UU HKPD.
“Meskipun pendapatan daerah di tahun 2026 tidak sebesar tahun 2025, Pemprov tetap berupaya mengoptimalkan pungutan potensi yang masih ada, utamanya dari BLUD, retribusi daerah, serta pemanfaatan BUMD,” kata Sumardi.
FPG mempertanyakan apakah target PAD Rp17,64 triliun sudah angka optimal berdasarkan potensi riil. “Atau masih terdapat ruang peningkatan,” tegasnya.
Belanja daerah 2026 mengalami kenaikan signifikan Rp2,641 triliun dari Rp27,228 triliun menjadi Rp29,869 triliun. Distribusinya meliputi Belanja Operasi Rp22,60 triliun, Belanja Transfer Rp5,350 triliun, Belanja Modal Rp2,160 triliun, dan Belanja Tidak Terduga Rp302,35 miliar.
Dengan kondisi tersebut terdapat defisit sekitar Rp3,370 triliun yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA Tahun 2025 hasil audit BPK sebesar Rp3,38 triliun, jauh lebih besar dari asumsi awal Rp925,91 miliar.
“Secara hukum hal ini dimungkinkan, tetapi besarnya SiLPA juga menunjukkan anggaran sebelumnya belum optimal. Karena itu penggunaan SiLPA harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang jelas, siap dilaksanakan dan memberi manfaat secara langsung,” ujar Sumardi.
Fraksi Partai Golkar juga meminta Pemprov segera menyelesaikan kewajiban pembayaran komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun 2025 bagi guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan, sebesar kurang lebih Rp274,57 miliar. “Dipastikan penyelesaian sebelum belanja lainnya,” katanya.
Soal belanja modal, FPG mencatat kenaikannya cukup besar menjadi Rp2,16 triliun. Peningkatan terbesar ada pada Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar. Namun realisasi Belanja Modal semester I 2026 baru sekitar 16,37%.
Belanja Barang dan Jasa juga bertambah sekitar Rp1,22 triliun. BTT naik menjadi Rp302,35 miliar, padahal realisasi BTT 2025 hanya Rp124,3 miliar.
“FPG meminta setiap tambahan pagu disertai dengan kesiapan proyek, jadwal pelaksanaan, target fisik dan kebutuhan yang terukur. Anggaran yang belum siap dilaksanakan sebaiknya dirasionalisasikan agar tidak menjadi SiLPA,” tegas Sumardi.
Ia juga meminta tata kelola pembayaran cicilan utang pinjaman daerah dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Serta meminta pembenahan sesuai rekomendasi Pansus dan Komisi untuk perbaikan PAD.
“Perubahan APBD dapat dilakukan setiap tahun anggaran dan dapat dibenarkan menurut ketentuan perundangan. Antara lain karena adanya SiLPA tahun sebelumnya yang harus dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan, dan untuk itu ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” pungkas Sumardi. (**)
