Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah saat membuka rapat koordinasi DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota se Sumatra Barat di Gedung Kubung Tigo Baleh, Kota Solok.
Klikwarta.com, Solok - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, membuka rapat koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota se Sumatra Barat di Gedung Kubung Tigo Baleh, Kota Solok, baru-baru ini.
Mahyeldi mengatakan, melalui rakor DPMPTSP tersebut, diharapkan dapat menciptakan kemudahan berinvestasi di Sumatra Barat (Sumbar) melalui penyederhanaan tata kelola perizinan dengan tetap memperhatikan aturan yang ada.
Yang terpenting, kata Mahyeldi, investasi tersebut harus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan.
"Kita percaya, melalui masuknya investasi beberapa persoalan akan dapat terselesaikan secara bertahap seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat," kata Mahyeldi, Senin (27/2/2023).
Ia menjelaskan, adanya investasi yang masuk tentu akan berdampak positif untuk laju pertumbuhan ekonomi Sumbar bahkan nasional, itu yang menjadi harapan pihaknya saat ini.
"Kita harus benahi perizinan, tidak boleh lambat, tidak boleh memperlambat dan jangan menghambat. Untuk sesuatu yang baik harus disegerakan," jelas Mahyeldi.
Ia menambahkan, yang terpenting, investasi tersebut harus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan.
"Kita percaya, melalui masuknya investasi beberapa persoalan akan dapat terselesaikan secara bertahap seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat," imbuh Mahyeldi.
Pihaknya meminta berbagai persoalan perizinan harus segera dibenahi, selama ini yang kerap menjadi masalah adalah lamban dan ruwetnya proses perizinan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon investor.
"Saya minta, aturan perizinan dapat segera dipangkas, disederhanakan. Tentunya sesuai dengan kewenangan kita di daerah. Agar ada percepatan dan kemudahan bagi dunia usaha untuk bergerak, berinvestasi. Sehingga dapat membuka lapangan kerja baru," pinta Gubernur Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri menyampaikan, pihaknya akan segera membenahi permasalahan- permasalahan terkait dengan perizinan di Sumbar, pihaknya mengaku itulah yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan acara ini.
"Kita akan bahas dan carikan solusi, apa yang menjadi masalah selama ini, itulah tujuan dari rakor saat ini, insyaAllah kita akan bisa benahi," tutur Adib Alfikri.
Tampak hadir dalam acara rakor tersebut, selain perwakilan dari DPMPTSP se Sumbar juga terlihat Wakil Wali Kota Solok, narasumber dari BKPM/ Kementerian Investasi Republik Indonesia. (*)
(Kontributor: Warman)
