Audiensi PWRI Dengan Pejabat Wali Kota Benkulu
Kota Bengkulu, Klikwarta.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kota Bengkulu melakukan audiensi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Sebanyak 14 anggota organisasi yang sudah berdiri 3 tahun di Bengkulu itu diterima langsung oleh Penjabat Walikota Bengkulu Budiman Ismaun, di ruang kerjanya, Rabu (31/01/2018).
Ketua DPC PWRI Kota Bengkulu Muslim mengatakan audiensi yang dilakukan bersama Penjabat Walikota ini terkait meminta dukungan Pemkot terhadap keberlangsungan organisasi PWRI di Bengkulu.
"Selain itu, kamu berharap ada kerjasama satu pintu antara PWRI dengan pemerintah kota. Artinya, seluruh media yang tergabung dalam PWRI bisa melakukan kerjasama dengan pemkot secara langsung melalui organisasi. Selama ini media-media melakukan kerjasama sendiri-sendiri", paparnya.
Ia menambahkan, sejauh ini program yang dilakukan oleh PWRI adalah pelatihan jurnalistik bagi wartawan dan pelatihan pra Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Sebab, saat ini ia nilai banyak wartawan yang tidak memiliki karya.
"Kami melarang anggota kami untuk copy paste berita", sampainya.
Menanggapi hal ini, Penjabat Walikota Budiman Ismaun merespon positif kehendak PWRI untuk kerjasama satu pintu.
"Tentu ini akan memudahkan pemerintah dan perusahaan media yang tergabung dalam PWRI", imbuhnya.
Namun, Budiman melanjutkan, PWRI juga dapat menjadi bagian dari konstutien Dewan Pers sehingga nantinya memiliki kekuatan hukum dan legalitas organisasi wartawan sesuai dengan ketentuan dari Dewan Pers.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendukung program-program yang telah dilakukan oleh PWRI seperti pelatihan jurnalistik. Tentu hal ini akan meningkatkan kompetensi wartawan yang tergabung dalam PWRI.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu Medy Pebriansyah menyambut baik wacana kerjasama satu pintu yang ditawarkan PWRI.
"Menyangkut penawaran kerjasama satu pintu sudah masuk dan saya menyambut baik hal itu", ungkapnya.
Dari 17 media yang diajukan PWRI, lanjutnya, ada beberapa yang sudah mengusulkan kerjasama dengan pemerintah kota yang sifatnya mengajukan sendiri tanpa organisasi. Pada tahun 2017 misalnya ada 4 media.
"Pada 2018 ini sudah ada 6 media yang mengajukan ke kami", tambahnya.
Setiap tahun, sambung Medy, kerjasama MoU publikasi pembangunan memang di-handle langsung oleh Dinas Kominfo. Namun ada beberapa persyaratan supaya media tersebut bisa diakomodir.
Misalnya, media yang menjalin kerja sama dengan pemkot harus yang sudah memenuhi persyaratan administratif maupun faktual. Karena jika tidak, bisa menjadi temuan saat diaudit BPK.
"Dinas Kominfo selalu melakukan verifikasi baik administratif maupun faktual terhadap perusahaan media yang ingin melakukan kerjasama", ujar Medy. (Rilis/Media Center Kominfo Kota Bengkulu)
