Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi (kemeja dan topi tundra) bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani (kemeja biru topi hitam) beserta jajaran Pemprov Papua Selatan dan lintas K/L memeriksa bahan semai Natrium Klodira (NaCl) untuk operasi modifikasi cuaca (OMC) di Merauke, Papua Selatan, Sabtu (31/10).
Klikwarta.com, Merauke - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke. Selain memaksimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), upaya pengendalian juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi drone dan sistem pemantauan digital untuk mengidentifikasi lokasi titik api secara lebih akurat dan real-time.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan melihat langsung pelaksanaan OMC oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, di Pangkalan Udara Johannes Abraham Dimara, Merauke, Sabtu (31/10). Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi dukungan operasi udara sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tambahan dalam mempercepat penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan BNPB dalam tiga hari terakhir, sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke, antara lain Okaba dan beberapa wilayah lainnya, teridentifikasi memiliki kemunculan titik api. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah wilayah konsesi salah satu perkebunan kelapa sawit swasta yang tercatat memiliki konsentrasi titik api paling tinggi dalam periode pemantauan tersebut.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, hasil pemantauan udara dan sistem digital menunjukkan bahwa wilayah konsesi perusahaan tersebut menjadi salah satu lokasi dengan kemunculan titik api paling dominan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus untuk memastikan setiap titik api dapat segera diverifikasi dan ditangani oleh petugas di lapangan.
“Wilayah-wilayah seperti Okaba dan beberapa wilayah lainnya di Merauke memang memiliki titik api. Namun, dari hasil pemantauan selama tiga hari terakhir, titik api paling banyak terlihat di wilayah konsesi perusahaan itu,” ungkap Kristomei.
Ia menjelaskan, BNPB kini mengoptimalkan penggunaan teknologi drone dan sistem pemantauan digital untuk melihat langsung posisi titik api, termasuk mengidentifikasi lokasi dan status penguasaan lahan tempat kebakaran terjadi. Informasi tersebut memungkinkan petugas melakukan pengecekan lebih cepat dan terarah, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap wilayah konsesi maupun kawasan hutan.
“Sekarang kita mempunyai sistem yang bisa melihat langsung ke titiknya. Lahan-lahan konsesi atau hutan itu milik siapa, bisa kita lihat hari ini,” tegasnya.
Selanjutnya, Kristomei meminta BPBD dan aparatur kewilayahan untuk menindaklanjuti informasi titik api yang terdeteksi melalui sistem pemantauan tersebut. Koordinasi dengan unsur Forkopimda, TNI-Polri, serta aparat penegak hukum juga perlu diperkuat agar setiap kemunculan titik api dapat segera diperiksa dan ditangani.
Menurutnya, kecepatan respons menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla. Sistem peringatan dini yang terhubung dengan petugas di lapangan memungkinkan titik api diverifikasi sejak awal, sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Ketika ada pemunculan titik api di layar pemantauan, langsung diinformasikan kepada TNI-Polri maupun petugas pemadam di wilayah untuk mengecek apakah benar ada titik api di lokasi tersebut. Cara seperti ini cukup efektif. Ketika api belum besar, sudah bisa dipadamkan oleh petugas maupun masyarakat yang ada di wilayah,” jelas Kristomei.
Di samping penguatan pemantauan, BNPB juga mengevaluasi kebutuhan dukungan operasi pemadaman bersama BMKG, termasuk melalui pelaksanaan OMC. Kepala BNPB menyampaikan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan kondisi lingkungan yang berbeda sehingga strategi penanganan karhutla tidak dapat disamaratakan.
Menurutnya, kondisi lahan di Papua Selatan perlu dipelajari lebih lanjut untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat. Selain penggunaan Natrium Klorida (NaCl) dalam OMC, kemungkinan penggunaan bahan semai lain, seperti _dry ice_, juga menjadi bagian dari opsi teknis yang perlu dikaji berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan operasi.
“Kami datang ke sini untuk melihat dan mendata apa lagi yang bisa dilakukan di lapangan, sehingga kebakaran di kawasan perkebunan maupun wilayah lainnya bisa terus ditekan dan segera dipadamkan. Curah hujan masih terbatas, sehingga kita perlu melihat langkah tambahan yang bisa dilakukan, apakah melalui operasi modifikasi cuaca dengan NaCl, dry ice, atau metode lain yang sesuai,” ujar Kristomei.
Di sisi lain, Ia menambahkan terkait empat provinsi yang saat ini menjadi perhatian dalam penanganan karhutla meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua Selatan. BNPB melakukan pemantauan langsung untuk mengevaluasi penanganan di masing-masing wilayah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
“Kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Papua Selatan ini agar dampaknya tidak meluas dan berlangsung lebih panjang. Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan kondisi yang berbeda, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan,” tambahnya.
Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana tetap mengutamakan kemampuan pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat sesuai kebutuhan. Apabila terdapat keterbatasan kapasitas daerah dalam menangani kondisi di lapangan, BNPB akan mengupayakan dukungan tambahan agar penanganan berjalan optimal.
“Penanganan tetap dilakukan oleh daerah terlebih dahulu. Apa yang bisa dikerjakan daerah harus dioptimalkan. Namun, apabila ada hal yang tidak bisa ditangani dan membutuhkan bantuan pusat, kami akan mencarikan dan memberikan dukungan yang diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG menekankan bahwa pelaksanaan OMC untuk penanganan karhutla harus memperhatikan takaran curah hujan yang tepat. Hujan yang diupayakan melalui operasi tersebut diharapkan cukup untuk membantu pembasahan lahan dan mendukung pemadaman, tetapi tidak berlebihan hingga memicu risiko bencana hidrometeorologi lainnya, seperti banjir.
“Air tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Seperti yang terjadi di Sumatra beberapa waktu lalu, curah hujan pernah lebih dari 100 milimeter dan kondisi tersebut dapat menyebabkan banjir,” jelas Kepala BMKG.
Kepala BMKG juga menjelaskan bahwa sebagian wilayah Indonesia berada dalam periode potensi basah pada pekan ini. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Papua Selatan telah memasuki musim hujan. Oleh karena itu, pelaksanaan OMC tetap membutuhkan analisis kondisi atmosfer dan prakiraan cuaca yang spesifik untuk wilayah sasaran.
Untuk mendukung langkah antisipasi, BMKG akan menyampaikan peta wilayah yang berpotensi mengalami kemunculan titik api baru. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi petugas dan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan, pencegahan, serta pemadaman sedini mungkin sebelum kebakaran meluas.
Selain peta potensi kebakaran, BMKG juga akan menyediakan informasi prakiraan hujan lebat melalui sistem pemantauan cuaca. Informasi ini mencakup wilayah yang berpotensi mengalami hujan dalam rentang tiga hingga sepuluh hari ke depan, dengan tingkat perincian informasi hingga skala kecamatan.
“Dari sistem pemantauan BMKG, kami juga akan menyampaikan kapan hujan lebat berpotensi terjadi dan wilayah mana yang perlu menyiapkan antisipasi. Prakiraan ini mencakup tiga hingga sepuluh hari ke depan, dengan kerapatan jaringan informasi hingga tingkat kecamatan,” ungkap Kepala BMKG.
Dukungan data tersebut diharapkan dapat membantu BNPB dan pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan secara lebih terarah, baik untuk mengoptimalkan pelaksanaan OMC maupun mengantisipasi potensi kebakaran baru dan hujan lebat di wilayah Papua Selatan.
Pelaksanaan OMC untuk mendukung penanganan darurat karhutla di wilayah Papua Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober hingga 5 November 2026. Operasi ini didukung pesawat Cessna Caravan C208B dengan nomor registrasi PK-SCG.
Hingga Jumat (30/10), operasi tersebut telah melaksanakan 13 sorti penyemaian awan dengan total penggunaan bahan semai Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 13.000 kilogram. Pelaksanaan OMC menjadi salah satu langkah intervensi untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran, sehingga dapat membantu proses pembasahan lahan dan penanganan karhutla.
Melalui sinergi BNPB, BMKG, TNI-Polri, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, upaya penanganan karhutla di Papua Selatan terus diperkuat. Pemanfaatan teknologi pemantauan, dukungan informasi cuaca, serta operasi udara diharapkan dapat mempercepat identifikasi dan penanganan titik api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya.
(Kontributor : Arif)
