Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Singkil, Safrijal
Klikwarta.com, Aceh Singkil - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah mengirimkan kembali perbaikan data 3.064 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) calon penerima bantuan presiden (Banpres) kepada Kementerian UMKM RI pada 2 November 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Singkil, Safrijal, mengatakan pengiriman ulang data tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan terhadap data usulan calon penerima bantuan.
“Sementara yang sudah diperbaiki datanya sudah kita kirimkan kembali ke kementerian. Tinggal menunggu arahan dari kementerian selanjutnya,” kata Safrijal melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu, (11/11/2026).
Ia menjelaskan, proses pencairan bantuan saat ini masih menunggu hasil tindak lanjut kementerian terhadap data yang telah diperbaiki dan dikirimkan kembali tersebut.
Sementara itu, data yang belum mengalami perbaikan masih belum dapat diproses untuk pencairan karena pemerintah daerah masih menunggu petunjuk dari kementerian.
“Untuk pencairan sementara ini, kita menunggu hasil dari perbaikan yang sudah kita kirim itu,” ujarnya.
Berdasarkan data pengusulan Banpres UMKM di Aceh Singkil, terdapat 6.455 pelaku usaha yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.301 usulan dinyatakan lolos, sedangkan 1.090 usulan lainnya tidak memenuhi kriteria.
Adapun sebanyak 3.064 data lainnya telah diperbaiki dan dikirimkan kembali kepada kementerian pada 2 November 2026 untuk mendapatkan tindak lanjut.
Adapun kriteria calon penerima bantuan meliputi warga negara Indonesia, memiliki usaha, bukan ASN, TNI, Polri maupun pegawai BUMN/BUMD, belum dan tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta belum pernah menerima Banpres, BPUM atau bantuan sejenis pada 2026.
Calon penerima juga harus memenuhi ketentuan satu NIK untuk satu KK dan satu usaha, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat pencairan.
Hingga kini, proses pencairan bantuan masih menunggu hasil tindak lanjut kementerian terhadap data yang telah diperbaiki dan dikirimkan kembali oleh pemerintah daerah. (**)
