Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Heriyandi Roni
Klikwarta.com, Bulungan - Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan sinergi dan koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
Dorongan ini disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Heriyandi Roni, pada Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kolaborasi Provinsi–Kabupaten/Kota di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (4/11).
Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Sapi'i, dilanjutkan sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto, pemaparan materi dari narasumber Kemendagri, serta ditutup dengan kunjungan lapangan ke PT Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI).
Pada sambutannya, Sekda Kabupaten Bulungan, Risdianto, menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan, investasi, dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, Bulungan merupakan contoh wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang didukung industrialisasi, investasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun tetap perlu memastikan pencapaian indikator kinerja serta keseimbangan ekologis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan pada Triwulan II 2026 mencapai 10,62 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan sektor sekunder disebut lebih tinggi dibandingkan sektor primer dan tersier, yang menunjukkan berlangsungnya proses hilirisasi. Sektor jasa dan perdagangan juga berkembang dalam struktur ekonomi daerah.
Risdianto menambahkan, investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara disebut sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan, dengan salah satu fasilitas produksinya ditargetkan menghasilkan sekitar 500.000 ton aluminium per tahun. Investasi tersebut telah menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.
Selain investasi, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari strategi ekonomi. Aktivitas UMKM di kawasan tepian disebut ramai, terutama sejak sore hingga malam hari, dan menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Heriyandi Roni, menyampaikan bahwa ekonomi hijau merupakan bagian dari transformasi ekonomi Indonesia melalui pembangunan rendah karbon dan penguatan ketahanan iklim.
"Di daerah, penerapannya dapat dilakukan melalui penggunaan kendaraan listrik, efisiensi energi gedung pemerintahan, serta perbaikan tata kelola persampahan untuk mengurangi emisi gas metana," jelas Heriyandi.
Upaya pengurangan emisi tersebut, lanjutnya, juga berpotensi memberikan insentif dan peluang perdagangan karbon, dengan dukungan pendanaan lingkungan hidup melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, mengidentifikasi kegiatan prioritas seperti efisiensi energi dan pengelolaan sampah, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pengurangan emisi karbon dan penjajakan peluang pendanaan lingkungan hidup.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Kemendagri menjelaskan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp725,48 triliun merupakan instrumen pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah serta percepatan pertumbuhan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Ia menegaskan, pemanfaatan TKD diarahkan pada penerapan penganggaran berbasis kinerja yang berpedoman pada prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan target pelayanan publik, dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke PT KIPI. Para peserta meninjau pengelolaan kawasan industri dan kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta upaya pengendalian dampak lingkungan. (**)
