Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso (Foto : dok. Faisal NR / Klikwarta.com)
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar - Pasca Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso mengungkap adanya dugaan gratifikasi atau pengaturan fee proyek oleh oknum pejabat di Sekretariat Daerah Pemkab Blitar terkait rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) sejumlah jembatan di Kabupaten Blitar, BNPB meminta laporan BPBD Kabupaten Blitar perihal dana hibah proyek RR jembatan itu.
Rahmat mengiyakan jikalau BNPB meminta laporan mengenai pelaksanaan proyek RR pada Dia jembatan tersebut, sementara anggaran sudah dicairkan sejak Desember 2022 dan masuk APBD Februari 2023.
"Ditambah lagi molornya pelaksaan, akibat lelang yang diduga dimainkan untuk mendapatkan fee sebesar Rp 300 juta. Ini kan parah, Februari sampai Agustus 2023 belum dilaksanakan," ungkap Rahmat, Rabu (16/8/2023).
Ia mengaku sangat menyayangkan adanya dugaan sebuah gratifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek RR jembatan di Kabupaten Blitar. Sementara Rahmat menilai tidak mudah untuk mengupayakan dana hibah itu bisa turun untuk Kabupaten Blitar.
"Tidak mudah mendapatkan bantuan hibah tersebut, setelah diberikan tidak segera diserap dan dilaksanakan. Makanya saya pending juga pengajuan bantuan untuk 2023 ini, nilainya sekitar 50 sampai 60 miliar rupiah. Karena yang 2022 aja belum beres," tandasnya.
Menanggapi apa yang diutarakan Wabup Rahmat Santoso terkait adanya dugaan permainan lelang dan pungli berupa fee proyek senilai Rp 300 juta, Kepala BPBD Kabupaten Blitar Ivong Bettriyanto tidak bisa menjawab. Ivong memilih mengaku tidak berwenang mengomentari terkait proses lelang yang menjadi ranah BLP.
"Kalau soal itu saya tidak bisa menjawab, saya juga tidak tahu apakah ada komunikasi antara Pak Wabup dan pihak BNPB terkait proyek RR 2 jembatan ini," kilahnya.
Melihat urutan hingga munculnya permintaan laporan oleh BNPB ini, memang berawal dari diungkapkan dugaan permainan lelang proyek 2 jembatan senilai Rp 12,6 miliar dan pungli fee proyek sebesar Rp 300 juta oleh oknum pejabat BLP Sekretriat Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana ungkapan Wabup Rahmat Santoso.
Dikonfimasi terkait ditundanya pengajuan bantuan ke BNPB untun 2023 ini sebesar Rp 50-60 miliar, karena belum beresnya bantuan tahun 2022. Ivong juga mengaku tidak tahu, tapi membenarkan adanya pengajuan bantuan untuk jalur evakusasi bencana Gunung Kelud dan Tsunami di Kabupaten Blitar.
"Bukan sekedar penunjuk arah evakuasi, tapi juga jalurnya seperti jalan di cor dan hotmix agar evakuasi bisa maksimal," jelasnya.
(Pewarta : Faisal NR)
