Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakhrulloh
Klikwarta.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong percepatan proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024, baik untuk formasi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara daring, Rabu (16/4).
Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kantor Staf Presiden (KSP). menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pengangkatan ASN tepat waktu.
Salah satu fokus dalam Rakornas adalah formasi PPPK Tahap 2, tercatat estimasi sebanyak 328.515 formasi yang saat ini masih dalam proses seleksi. Pemerintah memastikan agar proses ini tuntas dalam waktu dekat agar tidak mengganggu layanan publik di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Rakornas juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penetapan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dan PPPK.
Kepala BKN, meminta agar setiap instansi segera berkomunikasi aktif jika menghadapi hambatan administratif.
“Aktif berkomunikasi dengan BKN jika ada hambatan, supaya proses penetapan SK tidak terlambat,” ujar Zudan.
Tidak Ada Lagi Rekrutmen Non-ASN di 2025
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa tahapan administrasi pengangkatan ASN harus diselesaikan secara cepat, tepat, dan akuntabel, untuk menjamin optimalisasi pelayanan publik serta memperkuat agenda reformasi birokrasi nasional.
Rini Widyantini mengingatkan bahwa afirmasi pengangkatan pegawai honorer atau non-ASN hanya berlaku sampai pengadaan CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai tahun 2025, sistem rekrutmen ASN sepenuhnya akan berbasis merit system sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Hal ini menjadi penanda berakhirnya era pengangkatan honorer tanpa proses seleksi yang kompetitif. Pemerintah mendorong profesionalisme dalam birokrasi melalui sistem seleksi yang adil dan terbuka.
“Tujuan kami adalah membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan kompetitif,” tegas Menteri Rini dalam sambutannya.
Rakornas juga bertujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelesaian administrasi pengangkatan ASN secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Menteri Rini menekankan pentingnya informasi publik yang jelas. Ia mengimbau seluruh instansi untuk memberikan informasi publik yang jelas dan menyeluruh, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan terkait jadwal dan prosedur pengangkatan ASN 2024.
(Kontributor : Arif)
