Rapat Paripurna Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Disepakati
Klikwarta.com, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2025-2026 dengan Agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Selasa (08/09/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Bakhtiar, MA. serta dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE., MM , Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Mengawali pidato Bakhtiar menjelaskan bahwasanya berdasarkan ketentuan pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah melakukan pembahasan terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, dengan hasil pembahasan sebagaimana termuat dalam struktur sebagai berikut:
Pendapatan Daerah pada perubahan APBD TA 2026 menjadi sebesar Rp. 3.394.843.964.978,- (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.188.186.043,- (delapan puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah)Ø Belanja Daerah pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 3.625.519.387.736,- (tiga triliun enam ratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 81.309.763.409,- (delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).
Adapun Jumlah Pembiayaan pada Perubahan APBD menjadi Rp. 230.675.422.758,- (dua ratus tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
”Sehingga APBD Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.625.519.387.736,- (tiga triliun enam ratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)” ujar Bakhtiar.
Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD beserta Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
”Selanjutnya perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, menjadi pedoman dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026” jelasnya.
Dalam rapat Paripurna hari ini juga disampaikan bahwa menindaklanjuti surat pansus pengelolaan barang milik daerah, maka ditetapkan perpanjangan masa kerja panitia khusus untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan, dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
Menutup Paripurna Bakhtiar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu dan peserta rapat yang telah hadir dalam rapat Paripurna hari ini.
”Sebelum sidang Paripurna ini saya tutup, saya atas nama Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya saudara-saudara meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna ini, hingga selesai” tutupnya. (*)
