Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi memberikan arahan kepada Serdik Sespim Lemdiklat Polri di Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa (19/11)
Klikwarta.com, Bandung Barat - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, memberikan pembekalan materi "Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Krisis" kepada 66 Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 di Gedung Hoegeng Iman Santoso, Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (19/11).
Sebanyak 66 Serdik tersebut terdiri dari 56 Perwira Menengah Polri berpangkat Kombes Pol, 8 Perwira Menengah TNI dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU, serta 2 orang dari Kejaksaan Agung.
Dalam paparannya, Kepala BNPB memperkenalkan konsep kerja BNPB yang dianalogikan seperti tali. Empat untai yang dipilin menjadi satu akan jauh lebih kuat daripada untai yang lepas, adapun keempat analogi tersebut yaitu Kolaborasi, Responsif, Integratif, dan Sinkronisasi.
Kolaborasi artinya semua lembaga, termasuk Polri dan TNI, bekerja untuk satu tujuan. Responsif artinya peringatan dini segera diubah menjadi penugasan dan tindakan di lapangan.
Integratif artinya data dan sumber daya dipadukan di bawah satu komando. Sinkronisasi artinya waktu dan peran setiap lembaga diselaraskan agar tidak tumpang tindih.
Kepala BNPB juga menekankan empat peran strategis Polri saat bencana, meliputi Evakuasi dengan mendukung evakuasi bersama Basarnas dan TNI, kemudian pengamanan dengan mengamankan jalur evakuasi dan distribusi bantuan, selanjutnya identifikasi korban dengan Tim DVI mengidentifikasi korban dan melayani keluarganya, terakhir yaitu perlindungan dengan melindungi warga rentan dan menegakkan hukum.
Kepala BNPB menutup paparannya dengan parameter keberhasilan penanganan bencana, yaitu warga terlindungi dan terevakuasi tepat waktu, bantuan pertama tiba cepat di setiap titik pengungsian, dan layanan dasar serta penghidupan warga pulih dalam waktu sesingkat mungkin.
Pembekalan ini penting bagi para Serdik, yang mana ke depan bukan tidak mungkin dapat menjadi Kepala Polisi Daerah (Kapolda) dan memimpin langsung wilayahnya. Tanggung jawab hukum dan moral seorang pimpinan wilayah menjadi berlipat ganda.
Dalam penanggulangan bencana peran Kapolda tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan, tetapi juga keselamatan jiwa dan harta, dan atas ketertiban di tengah bencana. Karena itu, Serdik Sespimti harus memahami sejak dini apa peran yang tepat yang harus dilakukan dengan berdasarkan kepada kajian risiko dan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.
Melalui pembekalan kepada para peserta didik Sespim Lemdiklat Polri ini, Kepala BNPB menitipkan harapan lahirnya figur pimpinan yang adaptif, berbasis data dalam bertindak, serta fasih berkolaborasi. Seni kepemimpinan di tengah krisis inilah yang akan menjadi pondasi terbangunnya ekosistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan senantiasa menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya.
*Tekankan Kolaborasi dan Kecepatan Pengambilan Keputusan dalam Penanggulangan Bencana*
Di tengah ancaman bencana yang terus membayangi Indonesia, Kepala BNPB menegaskan satu hal penting yaitu krisis tak lagi bisa dihadapi secara parsial.
Ia menekankan bahwa dalam situasi darurat, sekat-sekat sektoral harus diruntuhkan. Kolaborasi lintas lembaga serta keberanian pimpinan di lapangan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat menjadi kunci mutlak untuk menyelamatkan nyawa serta menekan kerugian materiil.
Ego sektoral adalah hambatan terbesar saat bencana melanda. Seluruh elemen dan potensi daerah wajib melebur dalam satu komando terpadu. Lebih dari itu, seorang pimpinan di lapangan dituntut tak ragu mengeksekusi langkah strategis, sekalipun dihimpit waktu yang mendesak dan keterbatasan data. Sebab, setiap detik keputusan yang tertunda berbanding lurus dengan risiko keselamatan warga.
Menghadapi ketidakpastian alam, kesiapsiagaan menjadi pilar utama. Kepala BNPB mewajibkan setiap daerah mengantongi peta dan kajian risiko yang akurat sesuai lanskap wilayahnya, lengkap dengan alur mitigasi serta prosedur operasi standar (SOP) tanggap darurat yang lugas.
Pemerintah daerah memegang kendali sebagai benteng pertahanan utama, sementara BNPB di tingkat pusat siap membackup penuh apabila skala bencana telah melampaui daya tanggap daerah.
Modernisasi penanganan bencana juga didorong melalui integrasi data digital dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Namun, teknologi tak boleh membuat personel gagap ketika situasi memburuk.
Kepala BNPB mengingatkan pentingnya memelihara keterampilan operasional konvensional. Ketika jaringan seluler mati dan infrastruktur digital lumpuh total, kecakapan membaca peta fisik, menggunakan kompas, serta mengoperasikan radio komunikasi darurat menjadi satu-satunya penentu agar nadi operasi kemanusiaan tetap berdenyut.
Di ranah pendukung, pengerahan alutsista TNI dan Polri perlu dioptimalkan secara terukur. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam negeri harus diutamakan dengan kalkulasi matang terkait kecepatan respons, efektivitas pencapaian sasaran, serta efisiensi anggaran operasional di lapangan.
Pada akhirnya, merespon ancaman bencana itu lebih tepat jika semua pihak mau melebur dalam menjadi satu. Tidak ada lagi lembaga yang berjalan sendiri, tidak ada lagi keputusan yang ditunda karena menunggu data sempurna.
Kolaborasi adalah kekuatannya, kecepatan adalah nyawanya.
Di tangan para pimpinan inilah, krisis tidak lagi menjadi bencana yang melumpuhkan, tetapi menjadi ujian kepemimpinan yang melahirkan ketangguhan bangsa. (**)








