RSUD Piru
Klikwarta.com, SBB. Maluku - Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) piru kabupaten Seram Bagian Barat pada tingkat pelayanan kesehatan terburuk, sesuai dengan hasil penilaian Ombusmen Provinsi Maluku. Untuk itu butuh manajemen pengelolaan rumah sakit yang baik dan ini tugas berat direktur RSUD Piru yang baru dilantik oleh Bupati Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo.
"Salah satu tugas dirut baru untuk merubah image negatif masyarakat SBB terhadap pelayanan RSUD yang negatif selama ini, caranya dengan memperbaiki pelayanan. Selain perbaiki pelayanan, ketersediaan tenaga dokter perlu ditertibkan pula, dalam hal ini dokter-dokter yang sudah dikontrak mestinya mengacu kepada kontrak kerja yang jelas sehingga ada reward dan punisman bagi dokter yang melanggar kontrak kerja", ungkap Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Hi Abdul Rauf Latulumamina, Jumat (31/01/2020).
Ditambahkannya, selama ini tidak ada kontrak kerja sehingga banyak dokter yang dikontrak melanggar kontrak kerja dan bahkan ada tenaga dokter yang sudah dibayar tapi tidak berpengaruh kepada pelayanan karena para dokter tersebut tidak standby dirumah sakit akibat tidak diikat dengan kontrak kerja yang jelas.
Sambungnya, Dokter sudah ada dibayar dengan gaji yang lumayan tapi jarang masuk. Kelemahannya tidak ada kontrak kerja yang jelas antara RSUD dengan mereka. Mestinya managemen rumah sakit dibenahi dulu dan ini poinnya.
"Saya lihat banyak sekali pengadaan dalam anggaran 2019 yang lalu, tapi ternyata masih saja ada laporan kekurangan peralatan. Latulumamina sarankan semua aset rumah sakit yang telah diadakan selama ini di audit dan diinventaris", ujarnya.
Lanjutnya, banyak sekali pengadaan dirumah sakit tapi tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan. "Benahi manajemen rumah sakitnya dan Pelayanan kepada pasien di perbaiki. karena semuanya jeblok, itu hasil penilaian ombusmen maluku terburuk", ucap Latulumamina.
Menurut Latulumamina, manajemen rumah sakit itu secara umum terkait dengan pengelolaan rumah sakit mulai dari pelayanan kepada pasien. Ketersedian tenaga medis dan dokter ini sudah ada tapi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
"Dan ini ada pada tingkat okupasi pasien di RSUD tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan ke mereka. Kenapa tingkat okupasinya rendah , karena tingkat kepercayaan kepada rumah sakit sangat rendah.Kenapa tingkat kepercayaan masyarakat rendah, karena pelayanannya jeblok dan ini saling terkait", cetus Latulumamina.
Lanjut politisi PAN SBB, ini terbukti dari data yang menunjukkan tingkat okupasi pasien di rsu yang rendah. Ini disinyalir terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap RSUD. Kenapa tingkat kepercayaan masyarakat rendah, karena memang kenyataan pelayanannya jeblok dengan segala persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik saat ini.
Lalu bagaimana dengan anggaran yang dikucurkan dengan jumlah yang cukup besar kepada mereka yang alokasi dana pada tahun 2019 mencapai 20 miliar dan di tahun 2020 mencapai 18 Miliar mestinya sejalan dengan peningkatan pelayanan. Ini tugas dirut baru benahi manajemen rumah sakitnya karena sangat buruk.
"Ini sesuai dengan kenyataan dan penilaian masyarakat selama ini juga hasil penilaian ombusmen bahwa pelayanan RSUD Piru SBB terburuk berada di zona merah. Dan Latulumamina berharap dengan adanya direktur RSUD Piru yang baru dapat merubah sistem pelayanan yang selama ini masuk dalam katagori pelayanan terburuk berdasarkan hasil ombudsmen provinsi Maluku", tandasnya.
(Pewarta : M Fitrah)
