Kepala BPBD Jember, Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si
Klikwarta.com, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan berlangsung mulai Maret hingga Agustus 2026 dan berpotensi berlanjut hingga September.
Kepala BPBD Jember, Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, baik kategori ancaman tinggi maupun sedang.
“Dari hasil deteksi BMKG terdapat lima kecamatan dengan kategori ancaman tinggi dan tiga kecamatan kategori sedang. Saat ini kami fokus melakukan pemetaan lebih detail hingga tingkat desa, dusun, RW, dan RT,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Tiga kecamatan dengan kategori ancaman sedang meliputi Mayang, Silo, dan Pakusari. Sementara itu, wilayah dengan kategori ancaman tinggi yakni Tempurejo, Kalisat, Patrang, Rambipuji, dan Sumbersari.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Jember telah menyiapkan mekanisme penanganan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Setiap laporan kekeringan yang disampaikan pemerintah desa melalui kecamatan akan segera ditindaklanjuti dengan asesmen lapangan oleh tim BPBD.
Apabila hasil asesmen menunjukkan sumber air berada lebih dari 500 meter dari lokasi warga terdampak dan sedikitnya 12 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, BPBD akan segera menyalurkan bantuan.
“Kalau hasil asesmen memenuhi syarat, maka kami langsung melakukan suplai air bersih. Bahkan dalam kondisi tertentu distribusi bisa dilakukan dua kali sehari,” kata Edy.
Untuk mendukung layanan tersebut, BPBD Jember menyiapkan empat armada truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Armada berasal dari BPBD, PDAM, PMI, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.
Pasokan air bersih diperoleh dari enam titik sumber pengambilan air, yaitu Desa Garahan, PTPN Klatakan, GSG, PDAM Kaliwates, Yayasan Ibnu Katsir Kaliwates, dan SMK Negeri Balung.
Selain dukungan dari pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga siap memberikan bantuan apabila kebutuhan distribusi air meningkat dan melampaui kapasitas penanganan daerah.
BPBD memastikan bantuan diberikan berdasarkan hasil asesmen teknis tanpa membedakan kawasan perumahan maupun permukiman warga. Penempatan tandon air juga dilakukan secara situasional sesuai jumlah warga terdampak dan kemudahan distribusi.
“Tandon air akan ditempatkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Rata-rata kapasitasnya sekitar 2.000 liter dan dapat diisi ulang secara berkala,” jelasnya.
Masyarakat maupun pemerintah desa yang menemukan indikasi kekeringan dapat melaporkan kondisi tersebut melalui pemerintah kecamatan atau langsung ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Jember di nomor layanan 0851-1103-8166.
Selain fokus pada ancaman kekeringan, BPBD Jember juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kecamatan Tempurejo dan Wuluhan masuk kategori potensi tinggi, sedangkan Silo, Ledokombo, dan Panti berada pada kategori sedang.
BPBD bersama Perhutani, Taman Nasional Meru Betiri, serta berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat langkah mitigasi dan mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan.
“Kami berharap tidak terjadi kebakaran hutan. Sebagian besar kejadian biasanya dipicu oleh kelalaian manusia,” pungkas Edy Budi Susilo.
Langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Jember menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjaga ketahanan masyarakat menghadapi musim kemarau 2026.
Melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan armada distribusi air bersih, serta penguatan pencegahan karhutla, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan risiko bencana dapat diminimalkan. (**)
