Saat para pedagang berunjuk rasa
Klikwarta.com, Lhokseumawe - Ratusan para pedagang di pasar pajak Inpres, Lhokseumawe yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Bersatu (SPB) dan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), melakukan demo di kantor Walikota Lhokseumawe, Senin (16/9/2019) pagi.
Dalam aksi tersebut para pedagang meminta Wali Kota Lhokseumawe mencopot Kepala Disperindagkot Lhokseumawe yang tidak hadir dalam demo tersebut dan dinilai tidak becus dalam pengelolan retribusi yang di kelola dinas tersebut.
Disamping itu para pedagang meminta kepada DPRK Lhokseumawe untuk membuat Tim Pansus terhadap indikasi Korupsi retribusi di Dinas tersebut.
Dalam amatan Klikwarta.com di lapangan para pedagang dan mahasiswa tiba di kantor Wali kota sekitar pukul 09.45 WIB. Pendemo mengusung sejumlah spanduk dan poster dan di kawal oleh puluhan anggota Polisi dari Polres Lhokseumawe dan Satpol PP WH Kota lhokseumawe.
Koordinator Aksi Sofyan di depan kantor Wali Kota Lhokseumawe mengatakan "Bila tuntutan kami tidak diproses, maka para pedagang akan melakukan mogok berjualan di pajak inpres", ungkapnya.
Sementara Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), menyatakan,
persoalan yang dihadapi para pedagang ini merupakan bentuk perhatian para mahasiswa umumnya khususnya SMUR turun hadir mencari jalan keluar dan menuntut keadilan kepada Disperindakot guna menyampaikan aspirasi dengan harapan mampu memberikan solusi," ujar Korlap Dedi Ismatulah.
"Ternyata disperindag tidak mampu memenuhi aspirasi dari pedagang dalam Surat yang dikeluarkan oleh Disperindag dengan Nomor 5 10/10 35/2019 berbunyi tidak sesuai dengan harapan dari pada aspirasi pedagang", ungkapnya.
Oleh sebab itu SPB dan SMUR mengecam dan mengutuk Pemerintah dan Kadis Disperindag lhokseumawe melalui premanisme yang melakukan tindakan Represifitas terhadap pedagang pasar Inpres tersebut.
Karena tindakan brutal tersebut tidak dibenarkan dalam konstitusi manapun.
"Hal ini juga mencerminkan sikap jelas, bawa selama pemerintahan progresif pernyataan belum turun maka selama itu pula pemerintah rezim neoliberal akan terus merampas uang hidup masyarakat," paparnya dalam peryataaan sikap tertulis.(waldi)
