Gubernur Ansar Ahmad dalam rapat paripurna laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025
Klikwarta.com, KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi sekaligus menyatakan komitmen untuk rekomendasi rekomendasi DPRD Kepri terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah rekomendasi strategi.
Hal ini disampaikan Ansar Ahmad dalam rapat paripurna laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (17/4/2026).Gubernur Ansar menyatakan masukan serta rekomendasi yang disampaikan DPRD Kepri sebagai bahan evaluasi.
“Terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Antara lain Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Pejabat Sekretaris Daerah Luki Zaiman Prawira, pimpinan instansi vertikal, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua Pansus, Teddy Jun Askara, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembahasan LKPj dilakukan secara intensif selama 14 hari kerja. Pansus melakukan pendalaman terhadap kinerja seluruh OPD sebelum merumuskan rekomendasi strategi bagi pemerintah daerah.
“Secara umum capaian program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kategori baik, namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kualitasnya pada tahun mendatang,” ujarnya.
Ia memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang dinilai positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen (peringkat keempat nasional), inflasi terkendali di angka 3,54 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53 yang menempatkan Kepri pada posisi tiga besar nasional.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting. Di bidang perencanaan pembangunan, pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan pencapaian RPJMD 2025–2029, termasuk menyusun pemetaan (mapping) progres yang informatif dan ringkas.
Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renstra juga ditekankan agar selaras dengan kebijakan nasional dan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, DPRD mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, serta ketersediaan air bersih dan energi listrik.
Dalam aspek pendapatan daerah, Pansus menyoroti perlunya optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui pembaruan data wajib pajak. Alat pajak berat juga dinilai sebagai potensi baru yang perlu diperhatikan secara serius. DPRD bahkan merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk melancarkan terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara di sisi belanja daerah, DPRD mengingatkan agar efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari serapan, tetapi juga dari capaian output dan outcome program. Evaluasi rutin serta disiplin dalam penjadwalan APBD dinilai krusial untuk menghindari keterlambatan proyek dan tunda pembayaran.
Di sektor kepegawaian, DPRD menyoroti meningkatnya beban anggaran akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi pegawai secara proporsional serta meningkatkan kompetensi berbasis kinerja. (*)
