Anggota DPR RI Komisi I Hasbi Anshory Sosialisasi RUU PDP di Batang Hari

Jumat, 30/04/2021 - 13:45
 Anggota Komisi I DPR RI Partai Nasdem Dapil Jambi Hasbi Anshory
Anggota Komisi I DPR RI Partai Nasdem Dapil Jambi Hasbi Anshory

Klikwarta.com, Batang - Anggota Komisi I DPR RI Partai Nasdem Dapil Jambi Hasbi Anshory SE .MM Melakukan Sosialisasi tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai payung hukum data pribadi masyarakat, Kamis (29/04/2021).

Hasbi Anshory dalam sosialisasi di rumah aspirasi di Muara Bulian Kabupaten Batang Hari menjelaskan, perlindungan atas data pribadi ada di dalam 32 Undang-Undang sektoral. Dari sebanyak aturan itu, belum ada yang secara komprehensif mampu memberikan kepastian perlindungan atas perlindungan data pribadi.

“Dari 180 lebih negara di dunia, 126 negara telah memiliki legislasi perlindungan data pribadi termasuk negara-negara ASEAN seperti Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Untuk itu penyusunan RUU PDP di Indonesia tergolong mendesak,” katanya.

Hasbi  menegaskan, perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. juga menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

“Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia. Perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945,” katanya.

Di samping itu, perlindungan data pribadi bagi generasi muda Indonesia atau kalangan milenial penting diberikan melalui edukasi dan sosialisasi. Apalagi, generasi milenial sangat erat dengan kehadiran teknologi.

“Untuk mendukung persiapan generasi emas 2045, perlindungan terhadap milenial dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan siber, perlu dilakukan,” ujar politisi Partai Nasdem .

Labuh Lanjut Hasbi Anshoriemgatakan RUU PDP akan menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi. Juga menjamin perlindungan hak subjek data, serta menyediakan prinsip-prinsip dan syarat sah dalam pemrosesan data pribadi. Pengendali dan pemroses data pribadi wajib menaatinya.

“RUU PDP akan menjadi instrumen hukum kunci dalam pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran data pribadi yang masih banyak terjadi dan menjadi tantangan bersama.

Di samping itu, lanjut Hasbi  RUU PDP akan mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi digital dan meningkatkan iklim investasi yang aman. Industri mendapat kepastian hukum dan kepercayaan konsumen meningkat.

(Pewarta : Roy Andre)

Related News

loading...