Akses Pelayanan Kesehatan Warga Terdampak Asap Karhutla
Klikwarta.com, Jakarta - Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak pada kesehatan masyarakat. Otoritas kesehatan pusat dan daerah memberikan askses pelayanan bagi mereka yang terpapar bencana ini.
Dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak asap telah diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah fasilitas disiapkan untuk melayani para warga yang menderita sakit setelah terpapar asap. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons krisis dan bencana ini melalui intervensi masif di lapangan. Hal ini disampaikan Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Dr. dr. Then Suyanti.
Untuk penyiapan layanan kesehatan, tentunya kita cek bagaimana kesiapan pos layanan kesehatan, seperti di seluruh puskesmas di wilayah terdampak yaitu ada 1.691 puskesmas yang kita siagakan,” ujar dr. Suyanti.
Pihaknya juga memastikan mobilisasi logistik kesehatan, menyiapkan 360 rumah sakit rujukan yang dibutuhkan, termasuk 87 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas. Fasilitas tersebut dikhususkan untuk penanganan korban asap.
“Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rumah oksigen sebanyak 491 rumah oksigen yang sudah tersedia di masing-masing wilayah,” kata Direktur Kemenkes.
Kemenkes juga memantau sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk memastikan kesiapan dalam penanganan dampak karhutla. Terdapat 18.547 dokter umum dan sejumlah dokter spesialis, seperti mata, paru, THT dan DVE.
Otoritas kesehatan memiliki layanan siaga yang dapat diakses melalui public safety center atau PSC 119.
Di tengah situasi ini, Kemenkes mengimbau masyarakat untuk terus memantau kualitas udara melalui ISPUnet yang telah terintegrasi di aplikasi SATUSEHAT. Warga diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, senantiasa menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, dan segera mendatangi fasilitas layanan kesehatan apabila mengalami sesak napas atau batuk yang kian memburuk.
Kita harus lindungi kelompok rentan karena lebih gampang menderita penyakit dan kurangi asap yang masuk ke dalam rumah, termasuk kenali gangguan kesehatan,” tambahnya.
Sementara itu, Kemenkes memantau kasus penyakit yang meningkat akibat asap, khususnya infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Berdasarkan data Kemenkes per 21 Oktober 2026, akumulasi kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla telah menembus angka 333.470 kasus, yang dihitung sejak 18 Agustus 2026. Dari total angka tersebut, 258.298 kasus ISPA menimpa warga dengan usia di atas 5 tahun, sedangkan 75.172 kasus pada usia 0 – 5 tahun.
Sebaran kasus ISPA yang tercatat berada pada 68 kabupaten/kota di 7 provvinsi.
Lonjakan drastis penderita ISPA ini sejalan dengan pekatnya kabut asap yang mencemari udara. Pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Kemenkes per 22 Oktober 2026 pukul 08.40 WIB menunjukkan beberapa daerah masuk ke dalam kategori hitam atau "Berbahaya" atau nilai PM2.5 di atas 300.
Asap karhutla ini membawa partikel halus (PM2.5), karbon monoksida, serta senyawa organik beracun yang dapat memicu asma, iritasi mata, penyakit paru, hingga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke pada kelompok rentan seperti lansia.
*Penanganan Karhutla*
Pemerintah pusat dan daerah masih terus melakukan pengendalian dan pemadaman intensif di 6 provinsi prioritas terdampak karhutla. Berdasarkan perkembangan per 21 Oktober 2026, lahan seluas 7.219 hektare (ha) masih dalam penanganan di wilayah Sumatera, yaitu Sumatera Selatan dan Jambi. Penanganan lahan terdampak di Sumatera Selatan seluas 5.194 ha dan sisanya di Jambi. Riau tidak terdeteksi adanya lahan terbakar.
Sedangkan di wilayah Kalimantan, BNPB mencatat luas lahan yang masih dalam penanganan seluas 11.202 ha. Sebarannya berada di Kalimantan Tengah 7.938 ha, Kalimantan Selatan 1.974 ha, dan Kalimantan Barat 1.290 ha.
Penanganan karhutla mengoptimalkan berbagai strategi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Darat dan Udara. Dukungan udara melalui pengeboman air dan operasi modifkasi cuaca diintensifkan untuk memadamkan titik panas dan titik api.
Selain di 6 provinsi itu, BNPB dan pemerintah daerah juga melakukan penanganan karhutla di sejumlah titik wilayah, seperti di Kalimantan Timur, IKN, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat Daya. Total area terdampak di beberapa wilayah tersebut seluas 1.24 3 ,70 ha. (**)
