Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dr. Sriatun
Klikwarta.com, Jatim - Memasuki masa reses, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dr. Sriatun mencoba cara baru menyerap aspirasi. Politisi PKB dari Dapil Sidoarjo itu tidak lagi membagikan kertas, melainkan menggunakan barcode digital.
Langkah itu diterapkan saat Sriatun menggelar pertemuan dengan warga di salah satu kafe kawasan tengah Kota Sidoarjo, Senin (27/7/2026). Hadir perwakilan pemerintah desa, pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat.
Sriatin menjelaskan, jika sebelumnya masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis dengan tangan, kali ini karena kita sudah berada di era teknologi
"Kami tidak membagikan kertas kepada audiens atau tamu undangan. Sebagai gantinya, kami membagikan kode barcode," kata Sriatun usai kegiatan.
Lewat barcode tersebut, warga bisa langsung melihat daftar program milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari situ, mereka bisa memilih program yang paling dibutuhkan atau menambahkan usulan baru.
“Melalui barcode tersebut, mereka dapat mengetahui program apa saja yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur. Nantinya, program apa saja yang banyak mendapat aspirasi bakal dijadikan sebagai prioritas,” ucap Sriatun.
Meski begitu, warga tetap diberi ruang menyampaikan keluhan di luar daftar program. Sriatun sengaja membuat skema ini agar aspirasi yang masuk selaras dengan perencanaan daerah, tanpa menutup usulan lain dari masyarakat.
"Misalnya ada keluh kesah atau usulan dari lingkungan mereka yang belum tercantum dalam rumusan tersebut, mereka tetap diperbolehkan untuk mengusulkannya," tegas Sriatun.
Sriatun membeberkan reses kali ini merupakan titik ketiga. Sebelumnya, istri Bupati Sidoarjo Subandi itu sudah turun ke Kecamatan Tulangan di dua lokasi berbeda. Reses di Tulangan, aspirasi yang mengemuka adalah kebutuhan pelatihan bagi pelaku UMKM.
Tulangan dikenal sebagai sentra meubel dan kerajinan. Menurut Sriatun, sektor ini butuh dukungan Pemprov berupa pelatihan keterampilan dan kemudahan akses permodalan.
"Mudah-mudahan ini dapat kami usulkan ke Pemerintah Provinsi agar bisa terakomodasi, terealisasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Jatim M. Ali Kuncoro menyampaikan, 120 anggota DPRD Jatim tengah melaksanakan reses. Kegiatan berlangsung 25 Juli hingga 1 Agustus 2026. Selama sepekan akan ada sekitar 720 titik pertemuan di 14 dapil se-Jawa Timur.
“Sesuai konstitusi yang berlaku, ini adalah bagian penting bagi seluruh Anggota DPRD Jatim,” kata Ali, Minggu (26/7/2026).
Ali menjelaskan, reses adalah sarana dialog dua arah. Aspirasi yang terkumpul akan diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan prioritas, lalu disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Hasilnya akan diproses administratif dan diteruskan ke Bappeda serta OPD terkait. Puncaknya, aspirasi itu akan dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk bahan penyusunan APBD dan program pembangunan tahun depan.
"Sebagai salah satu bahan penyusunan program pembangunan daerah dan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," ucap Ali.
Dengan cara digital seperti yang dilakukan Sriatun, diharapkan pendataan aspirasi lebih cepat, tertib, dan hasilnya bisa langsung menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran. (*)
