Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi
Klikwarta.com, Surabaya - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, mendukung penuh perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memberantas mafia di sektor tambang dan bea cukai.
“Saya ingin berterima kasih kepada Panglima TNI, Polri, dan jajaran terkait untuk melakukan tindakan tegas, penertiban yang jelas dan tegas. Paling tidak ini harus didukung, apa yang disampaikan sama Presiden. Karena ini demi kebaikan bangsa dan anak-anak bangsa kita,” ujar Sumardi saat ditemui di Surabaya, Sabtu (16/8/2026).
Politisi asal Partai Golkar itu menegaskan, perintah Presiden tidak boleh berhenti di tingkat pusat. Penegakan hukum harus dilakukan tegas dan menyentuh hingga tingkat bawah.
“Kita dukung dan ini harus betul-betul direalisasikan. Sampai tingkat bawah: Polda, Polres, Polsek. Harus mendukung dan melaksanakan apa yang disampaikan Presiden,” tegasnya.
Sumardi mengingatkan Jawa Timur juga punya pekerjaan rumah besar. Ia menyinggung kasus dugaan pungutan liar penerbitan izin tambang yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono sebagai tersangka.
“Apapun itu, ini harus menjadi pemikiran bersama,” katanya.
Sumardi juga menyorot tata kelola BUMD yang bergerak di sektor tambang dan logistik. Ia meminta komunikasi antar lembaga diperkuat agar perintah presiden bisa diaplikasikan.
“Terkait BUMD, terkait apa yang disampaikan semua saya rasa bagus. Bahasa komunikasi ya, komunikasi dengan semua. Terkait ini kira-kira bagaimana aplikasinya,” pungkasnya.
Sumardi berharap, dengan dukungan TNI-Polri dan pengawasan DPRD, kebocoran di sektor tambang dan bea cukai di Jatim bisa diminimalisir sehingga PAD dan penerimaan negara meningkat.
Pria yang berlatarbelakang advokat ini meminta Pemprov Jatim bersama DPRD segera melakukan rapat koordinasi dengan Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, Kejati, dan Bea Cukai untuk menyusun peta jalan pemberantasan.
Sumardi berharap sinergi TNI-Polri dengan pengawasan DPRD dapat menekan kebocoran di dua sektor krusial.
Untuk diketahui, dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-81 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8/2026), Presiden Prabowo menyorot kebocoran negara di sektor sumber daya alam dan kepabeanan.
Presiden memerintahkan TNI-Polri dan aparat terkait melakukan tindakan tegas terhadap mafia tambang dan mafia bea cukai.
Data yang disampaikan Presiden:
1. Sektor Tambang : Pemerintah telah mengevaluasi 2.900 Izin Usaha Pertambangan atau IUP bermasalah. Sebanyak 800 IUP telah dicabut karena tidak memenuhi kewajiban dan merugikan negara.
2. PNBP SDA: Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor sumber daya alam naik 18% dibanding tahun 2025, setelah penertiban dilakukan.
3. Bea Cukai : Presiden menyinggung praktik penyelundupan dan manipulasi tarif yang merugikan negara triliunan rupiah.
2. Sektor Bea Cukai dan Kepabeanan
- Presiden menyorot praktik penyelundupan, under invoicing, dan manipulasi tarif impor yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah per tahun.
- Ia meminta Bea Cukai dibersihkan dari praktik mafia, pungli, dan kongkalikong dengan importir nakal.
- Penertiban ini ditargetkan untuk mengamankan penerimaan negara dan melindungi industri dalam negeri dari barang ilegal.
Presiden menekankan, kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dikuasai segelintir mafia. (**)
