Anggota Komisi 1 dari Fraksi PDI Perjuangan Erijon Mangapul Siringo-ringo
Klikwarta.com, Bekasi - Komisi satu dari PDI perjuangan berupaya walaupun bukan dari dapilnya, namun berusaha untuk warga Tambun Selatan supaya bisa mendapatkan KTP. tahun 2024 ini masih banyak pemohon KTP di tahun 2023 di sebabkan kurangnya persediaan Blangko KTP.
Erijon Mangapul siringo ringo dari Komisi 1 PDI Perjuangan sangat mendengar aspirasi masyarakat, mengatakan ketersediaan Blangko itu harus benar benar diperhatikan, mengingat dari jumlah penduduk atau masyarakat yang mau buat KTP berumur 17 Tahun harus benar-benar terpenuhi.
Kalau memang blangko kurang itu harus dikomunikasikan dengan dinas terkait, agar dinas segera mengkomunikasikan dengan kemendagri, supaya ketersediaan blangko itu ada jangan sampai masyarakat mengajukan KTP sampai dengan berbulan-bulan tidak jadi. Ujar Erijon Komisi 1 PDIP (9/2/24)
Dia katakan lagi, Jadi perlu perencanaan, karena ada pertumbuhan penduduknya. Di tambun Utara, kita memantau memang tidak ada masalah kekurangan blangko, yang kita lihat blangko tercukupi, saya belum dengar kekurangan blangko, tapi tidak tahu ada kekurangan di daerah lain, sehingga pemerataan penyebaran blangko KTP itu apa emang tidak merata atau bagaimana itu pernah di komunikasikan dengan Dinas Kependudukan.
Untuk di Tambun Selatan, itu harus kita telusuri dimana problemnya, apa memang karena blangkonya tidak ada, atau memang ada oknum. Tapi jangan berburuk sangka, kita telusuri saja. Agar keluhan masyarakat bisa teratasi. Ujar Erijon Mangapul Siringo-ringo dari Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan.
Erijon Mangapul dari Komisi satu Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, jika Dia terpilih kembali menjadi Anggota DPRD, pertama dia akan berusaha untuk melakukan sertifikasi tanah pada tanah yang belum ter sertifikasi, sehingga kita harus melakukan komunikasi dengan BPN. Kedua, ketersediaan blangko KTP tersedia. ketiga, di komisi bagian pemerintahan, dinas-dinas jangan terlalu lama kosong agar program pemerintah berjalan dengan baik
Erijon dari Komisi 1 berharap, semoga Dinas Kependudukan melakukan komunikasi intensif kepada Kemendagri, supaya ketersediaan blangko KTP yang dikeluhkan Masyarakat dapat teratasi. (RT/Adv)
