Sementara Juru Bicara Fraksi PDI-P, Agatha Retnosari
Klikwarta.com, Jatim - Dua Fraksi di DPRD Jawa Timur memberi catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Dua Fraksi tersebut yakni Fraksi PAN dan PDI-P.
Juru Bicara F-PAN DPRD Jatim, Moch Aziz menjelaskan, bahwa perekonomian Jawa Timur tahun 2023 mengalami perlambatan. Hal itu ditandai dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95%, lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai sebesar 5,34%.
“Capaian tahun 2023 tersebut juga lebih rendah dari nasional, dimana tahun 2023 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%,” ujar Aziz, saat menyampaikan pemandangan umum F-PAN terhadap LKPj Gubernur Jatim TA 2023, Senin 1 April 2024.
Aziz mengaku fraksinya ingin mengetahui dampak ekonomi melambat terhadap kelompok masyarakat miskin dan intervensi yang telah dilakukan Pemprov.
“Kita juga meminta penjelasan mengenai dampak pelambatan terhadap sektor lapangan perekonomian di Jawa Timur yang memerlukan peran pemerintah untuk membantu dan membangkitkan,” tambahnya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menyebut Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena inflasi 3,24 persen. Aziz meminta Pemprov segera mengambil langkah untuk intervensi terkait inflasi.
Sementara Juru Bicara Fraksi PDI-P, Agatha Retnosari mengkritik bahwa laporan mengenai investasi pada LKPJ 2023 tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Fraksi PDIP menilai lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ.
“Dalam LKPj tidak tampak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan," tuturnya
Agatha menambahkan, bahwa terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08% pada tahun 2022 menjadi 19,10% di tahun 2023 lalu, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98%.
Politisi asal dapil Surabaya itu menyebut bahwa serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun. padahal sektor pariwisata menjadi andalan begitu pula agro. “Namun dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara Investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur," tambahnya.
Selanjutnya, Agatha menyampaikan bahwa Kinerja Badan Usaha Milik Daerah harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov, Fraksi PDIP menilai BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.
"Berdasarkan catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorongku pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita dorong Pemprov melakukan langkah strategik," jelasnya.
Fraksi PDIP turut mencermati aspek lain, khususnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks Kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks risiko bencana.
"IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi penilai pencapaian kinerja dari Pemprov. Kita tekankan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat UU di bidang pengawasan jalannya roda pemerintahan Jatim agar dapat terlaksana dengan baik," terangnya.
Mengenai aspek IKU, Agatha menambahkan bahwa PDIP memberikan catatan bahwa prioritas pembangunan harus lebih cermat. Terdapat catatan di Pekerjaan Umum bahwa beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tapi serapan APBD tidak maksimal.
"Dari pembahasan LKPJ ini, harapannya evaluasi dari kami dapat dilaksanakan Pemprov dengan strategi yang terstruktur, sistemik, dan komprehensif agar setiap evaluasi dapat menghasilkan solusi yang berdampak baik untuk jangka panjang dan kebaikan Provinsi Jatim," tutupnya.
Advertorial
