Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas
Klikwarta.com, Jatim - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai capaian pembangunan Jawa Timur yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur memang patut diapresiasi.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan yang ditunjukkan lewat data statistik tidak membuat pemerintah provinsi cepat berpuas diri. Data pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan perlu terus diuji dengan kondisi nyata di lapangan.
“Dalam satu sisi capaian itu memang bagus, ya, kalau lihat data statistik. Tapi pemerintah provinsi harus sadar, data itu belum tentu mencerminkan situasi masyarakat 100 persen,” ujar Puguh usai rapat paripurna di DPRD Jatim, 12 Oktober 2025.
Ia mencontohkan, penurunan angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur yang kini berada di angka 0,66 persen, dan kemiskinan umum turun menjadi 9,5 persen, memang menggembirakan. Namun, di sisi lain, masih banyak warga yang kesulitan mencari pekerjaan dan belum menikmati hasil pembangunan secara merata.
“Masyarakat masih banyak yang kesulitan cari kerja. Memang angka pengangguran terbuka turun, tapi faktanya industri di beberapa daerah justru banyak yang tutup. Ini kan berpengaruh ke lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Puguh juga menyoroti beberapa program sosial yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah pusat maupun daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kedua program tersebut bagus secara konsep, tapi masih menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya.
“Program MBG itu niatnya baik, tapi kita dengar ada beberapa kasus keracunan makanan di lapangan. Ini menunjukkan ada masalah di pengawasan. Program besar seperti ini nggak bisa jalan sendiri tanpa kontrol,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperkuat fungsi pengawasan dengan membentuk perwakilan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Harusnya ada perwakilan BGN di daerah yang mengawasi langsung. Karena ini program besar, duitnya juga besar — tahun depan di APBN 2026 sudah disiapkan Rp335 triliun. Jangan sampai program ini jalan tanpa pengawasan yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Puguh menyinggung soal Sekolah Rakyat yang disebut-sebut paling banyak berdiri di Jawa Timur, yakni mencapai 26 sekolah. Ia mengapresiasi semangat program ini, namun berharap hasilnya bisa lebih terasa bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau cita-citanya untuk transformasi sosial, ya harus benar-benar bisa mengangkat masyarakat dari kelas bawah jadi punya kapasitas intelektual dan ekonomi yang lebih baik. Sekarang belum semua bisa sampai ke sana,” tambahnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Puguh tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, capaian pembangunan yang disampaikan pemerintah adalah hasil kerja keras bersama antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
“Langkah mitigatif dan kolaboratif harus terus dijaga. Pemerintah nggak boleh hanya puas dengan data-data di atas kertas. Semua elemen di Jawa Timur harus disinergikan supaya cita-cita Jawa Timur yang tangguh dan terus bertumbuh itu benar-benar terwujud,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,23 persen (year-on-year) pada triwulan II tahun 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang mencapai 5,12 persen.
Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor investasi yang mencapai Rp147,3 triliun sepanjang tahun 2024, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Selain itu, angka kemiskinan di Jatim juga turun menjadi 9,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,66 persen.
“Capaian ini hasil kerja keras bersama, bukti bahwa pembangunan di Jawa Timur semakin inklusif dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Khofifah dalam sambutannya. (ADV)
