PKFI Jatim Periode 2024-2029 Dilantik
Klikwarta.com, Sidoarjo - Sebanyak 150 dokter dan pemilik klinik secara resmi dilantik sebagai pengurus Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Jawa Timur pada periode 2024-2029.
Acara yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo pada, Kamis (21/11/2024) itu dihadiri Ketum PKFI pusat dr Slamet Budiarto, Deputi Dirut BPJS Wilayah Jawa Timur Wilayah VII Arief Syaifuddin, Kadinkes Jatim Prof. Dr dr Erwin Asha Triyiono, Kakanwil Pos Indonesia Jatim Bali Nusra Fahdian Yunardi Hasibuan dan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang diwakili Asisten I Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto.
Selain pelantikan pengurus PKFI Jatim periode 2024-2029, juga digelar Rakorwil dengan tema “Peran PKFI Jawa Timur dalam Membangun Jejaring Kemitraan dalam Penguatan Sinergisme Harmonisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Faskes” dengan menghadirkan dr Benjamin Kristianto Mars sebagai narasumber.
Dari pantauan, Ketua PKFI Jatim dr Agung Mulyono bersama dengan ratusan pengurus terlihat kompak membacakan janji dan sumpah di depan Ketum PKFI pusat dr Slamet Budiarto.
Dalam sambutannya dr Salamet Budiarto berharap agar regulasi distribusi bisa dilakukan secepatnya. Sehingga, kapitasi klinik akan meningkat.
“Tujuan PKFI itu satu, di tingkat pusat kita akan melakukan advokasi regulasi. Advokasi yang masih progress yakni SK Kemnekes sudah keluar satu dokter lima ribu pasien dan tinggal impelementasinya,” katanya.
Slamet Budiarto menambahkan, fungsi puskesmas dalam melakukan preventif dan promotif kepada masyarakat harus dikembalikan, agar tidak terjadi pembengkakan terhadap klaim BPJS atas pengobatan.
“Kita sudah beberapa kali rapat untuk redistribusi peserta JKN di puskesmas dan Faskesnya. Memang tidak mudah tetapi bukannya tidak bisa, tetapi akan berproses terus,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PKFI Jatim dr Agung Mulyono mengatakan, para pengurus baru kompak dan bersatu untuk menaikkan tingkat kapitasi klinik di Jatim.
“Program enam bulan pertama saya adalah tingkat kapitasi klinik harus meningkat pesat,” katanya.
Dokter yang terjun ke dunia politik tersebut menunggu kebijakan BPJS untuk redistribusi kebijakan, agar kapitasi klini bisa meningkat. Menurut dia, klinik harus meningkatkan perannya di setiap kabupaten, agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat.
“Puskesmas sudah saatnya melakukan program promotif dan preventif yang terukur,” tambah putra kelahiran Banyuwangi tersebut.
Koordinator Wilayah (Korwil) Madura PKFI Jatim dr Puguh Wiji Pamungkas mengatakan, Puskesmas dan Faskes di Jatim sudah mengalami overcapacity, karena membludaknya jumlah pasien.
“Jawa Timur mempunyai 900 puskesmas, terkait dengan program UHC dan rata-rata Faskes satunya di Pusmeskas. Satu Puskemas rata-rata mengelola diatas 20 sampai 30 ribu. Tidak sebanding dengan operasional,” katanya.
Menurut dia, kehadiran PKFI akan sangat membantu dalam melayani kesehatan masyarakat, sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan.
“Dengan adanya PKFI ini sangat membantu dengan program UHC sebagai mandate undang-undang seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang paripurna,” jelasnya.
Puguh Wiji Pamungkas berharap agar pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta yakni klinik, agar mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
“Nah kalau kemudian di Puskesmas overcapacity karena kasipasinya banyak. Proses preventif dan promotif tidak berjalan maksimal. Mereka mengedepankan kuratif. Padahal pencegahan itu sangat penting agar orang tidak sampai sakit,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, PT Ayoman melakukan Memorandum of Understanding (Mou) dengan Kanwil Pos Indonesia Jatim Bali Nusra. Kerjasama itu adalah salah satu upaya peningkatan layanan kesehatan di masyarakat, secara online.
Kakanwil Pos Indonesia Jatim Bali Nusra Fahdian Yunardi Hasibuan mengatakan, pihaknya siap untuk berkolaborasi dan sinergi dengan PKFI Jawa Timur, untuk konsultasi kesehatan secara online, sehingga memudahkan masyarakat.
“PKFI ini adalah layanannya adalah KADO konsultasi dokter online melalui aplikasi. Kita akan sandingkan dengan aplikasi yang dimiliki oleh PT Pos dan obatnya nanti diantar oleh PT Pos. Sehingga pasien tidak perlu meninggalkan rumah,” katanya.
Menurut dia, selama empat tahun terakhi, PT Pos Indonesia terus melakukan transformasi digital, agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Empat tahun terakhir kami banyak melakukan transformasi. Salah satunya adalah transformasi dalam bidang digital. Jadi proses selama ini manual hampir 100 persen yang sudah bisa dilakukan digital sudah dilakukan,” jelasnya.
“Nanti yang bisa melaksanakan BPJS mandiri bisa memanfaatkan PT Pos untuk membayar iuran,” pungkasnya.
